Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2020
P. 227
Title KPK DIMINTA KAWAL PROYEK KARTU PRAKERJA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 23 April 2020
Page/URL https://republika.co.id/berita/q98mhx335/kpk-diminta-kawal-proyek-kart u-prakerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengirimkan surat ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta lembaga itu mengawal dan mencegah
potensi korupsi atas proyek kartu prakerja tahun 2020 dengan anggaran Rp5,6
triliun.
"Hari ini sekitar pukul 13.00 WIB, MAKI telah berkirim surat melalui email kepada
pengaduan masyarakat KPK yang intinya meminta KPK mengawal dan mencegah
korupsi atas proyek Kartu Prakerja tahun 2020 anggaran Rp5,6 triliun," ucap
Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4).
Dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan KPK itu, terdapat empat poin dugaan
potensi tindak pidana korupsi pada proyek Kartu Prakerja jika tidak dicegah sejak
dini. Pertama, kata Boyamin, diduga akan terjadi pemahalan harga (mark up)
sebesar Rp2,58 triliun.
"Hal ini berdasar pendapat Peneliti INDEF Nailul Huda menyebut delapan platform
digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan pelatihan kartu
prakerja berpotensi meraup untung sebesar Rp3,7 triliun. Ini berarti masing-masing
platform bisa meraih keuntungan dari proyek Rp457 miliar perplatform jika
keuntungan tersebut dibagi rata,"t uturnya.
Ia mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah memberikan batasan
keuntungan pada kisaran sekitar 20 persen atau Rp5,6 triliun dibagi 20 persen
adalah Rp1,12 triliun.
"Jika keuntungan Rp3,7 triliun dan dikurangi Rp1,12 triliun maka akan terjadi
pemahalan harga Rp2,58 triliun sehingga dengan keuntungan di atas 20 persen
pada proyek Kartu Prakerja maka akan dapat diduga telah terjadi pemahalan harga
sebesar Rp 2,28 triliun sehingga merugikan negara," ucap Boyamin.
Kedua, lanjut dia, terdapat dugaan salah perencanaan, tidak efisien, dan tidak tepat
sasaran sehingga sulit pertaanggungjawaban hasilnya secara riil dan terukur.
"Menurut Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menilai penggunaan anggaran
Rp5,6 triliun tersebut tidak efisien. Pasalnya, besaran anggaran tidak sesuai dengan
kualitas pelatihan yang diberikan secara daring," ujar dia.
Page 226 of 250.
