Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2020
P. 230
Title 'PEMERINTAH INGIN SEIMBANGKAN KEPENTINGAN DI RUU CIPTAKER'
Media Name republika.co.id
Pub. Date 23 April 2020
https://republika.co.id/berita/q98lh0291/pemerintah-ingin-seimbangkan- kepentingan-di-
Page/URL
ruu-ciptaker
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pengamat kebijakan publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Riswanda
menganggap pemerintah sedang berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan
melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
"Banyak sekali kepentingan dalam urusan ekonomi, investasi, dan ketenagakerjaan.
Omnibus Law dalam tataran yang ideal sebenarnya upaya mengakomodasi berbagai
kepentingan baik dari pengusaha, pekerja, dan masyarakat supaya
kebermanfaatannya maksimal," kata Riswanda dalam diskusi virtual bertajuk RUU
Cipta Kerja dan Masa Depan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19, Kamis
(23/4).
Ia melihat saat ini regulasi yang ada sebelum Omnibus Law RUU Cipta Kerja, mulai
kehilangan relevansi. Perkembangan zaman dan iklim ekonomi ini di dunia harus
diikuti pula dengan perubahan regulasi di dalam negeri.
Riswanda juga menilai metode Omnibus Law ini sebenarnya upaya untuk menjawab
tantangan disrupsi besar yang meliputi aspek struktural, kultural, dan digital dalam
implementasinya ke perekonomian.
"Regulasi seperti ini kan belum umum di Indonesia, tapi memang ini diperlukan
untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut," katanya.
Masalahnya, kata Riswanda, pemerintah juga perlu memastikan agar berbagai
kepentingan tersebut bisa terakomodasi secara penuh juga dalam regulasi yang
sedang disusun.
"Harus ada sistem yang terkontrol jelas. Semua stakeholder perlu dilibatkan karena
nantinya ini juga akan berdampak ke mereka. Pengusaha harus didengar, pekerja
juga harus didengar," kata Riswanda.
Sebelumnya, diberitakan penolakan terhadap draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja
oleh serikat terus bergulir. Bahkan Konfenderasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia
(KSBSI) yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye, bakal
melakukan demonstrasi besar menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Page 229 of 250.
