Page 52 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JULI 2019
P. 52
Title REVISI UU KETENAGAKERJAAN: BURUH DESAK FUNGSI TRIPARTIT NASIONAL DIHIDUPKAN
LAGI
Media Name bisnis.com
Pub. Date 10 Juli 2019
Page/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20190710/12/1122370/revisi-uu-ketenaga kerjaan-
buruh-desak-fungsi-tripartit-nasional-dihidupkan-lagi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Kalangan buruh mendesak fungsi tripartit nasional dapat dihidupkan
mulai membahas apa saja yang perlu direvisi dalam UU Ketenagakerjaan.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menjelaskan
forum tripartite masih dibutuhkan lantaran di dalamnya terdapat perwakilan dari
emerintah, buruh dan pengusaha yang langsung berada di bawah Menteri
Ketenagakerjaan.
"Saya berharap di tripartit nasional mulai dibahas kajian revisi UU Ketenagakerjaan
agar bisa berjalan mulus dan segera selesai. Kalau tidak segera selesai akan
menganggu iklim investasi di Indonesia," ujarnya kepada Selasa (9/7/2019).
Saat ini, sebutnya, serikat pekerja dan serikat buruh tengah berkonsolidasi dalam
menyusun draf usulan revisi UU Ketenagakerjaan yang nantinya akan diserahkan
kepada pemerintah.
Dia berharap pengusaha pun juga melakukan konsolidasi guna membahas aturan
ketenagakerjaan apa yang perlu direvisi agar iklim investasi berjalan sehat.
"Kalau kedua belah pihak ini sudah memiliki masing-masing draf usulan beserta
kajiannya akan mudah dibahas bersama pemerintah," ucapnya.
Adapun, salah satu poin yang diminta revisi yakni pemerintah harus menjaminkan
pesangon di dalam jaminan sosial yang di mana dibayarkan pengusaha setiap
bulannya. Selain itu, pemerintah perlu menjamin diberikannya pelatihan bagi para
pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ini agar ketika perusahaan itu PHK dia sudah ada dana untuk pesangon. Pesangon
juga diharapkan dibayar sebelum putusan pengadilan," kata Timboel.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menuturkan pemerintah
masih menyerap masing-masing aspirasi dari serikat pekerja dan pengusaha terkait
revisi UU ketenagakerjaan.
"Ini kami masih dalam tahap mendengarkan berbagai pihak agar ketemu solusinya
Page 51 of 92.
