Page 54 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JULI 2019
P. 54

Title          KELUH KESAH PENGUSAHA KE JOKOWI: KEBERATAN BAYAR PESANGON DAN UMP
               Media Name     kumparan.com
               Pub. Date      10 Juli 2019
                              https://kumparan.com/@kumparanbisnis/keluh-kesah-pengusaha-ke-jokowi-k eberatan-
               Page/URL
                              bayar-pesangon-dan-ump-1rRGSxkQVCs
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               Organisasi pengusaha meliputi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar
               Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
               (Hipmi) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada Selasa (9/7)
               kemarin.

               Dalam kesempatan itu, pengusaha mengeluhkan masalah ketenagakerjaan yang
               tertuang di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pengusaha pun meminta
               Jokowi untuk merevisi beberapa poin aturan yang dipandang memberatkan dalam
               UU itu.

               Apa saja poin yang dikeluhkan pengusaha? Berikut kumparan rangkum, Rabu
               (10/7): 1. Keberatan Bayar Pesangon Poin pertama yang dikeluhkan pengusaha ke
               Jokowi yakni masalah pesangon. Pengusaha meminta agar aturan pemberian
               pesangon bagi para pensiunan bisa disesuaikan. Sebab pengusaha sudah ikut
               membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

               "Kalau pesangon kan ada yang tumpang tindih ya. Tumpang tindih karena dulu
               waktu UU 13 dibikin kita belum ada jaminan sosial yang seperti sekarang ya, belum
               ada BPJS (Ketenagakerjaan) jadi seperti pensiun. Dulu waktu UU 13 dibikin itu kan
               kita belum ada jaminan sosial yang seperti sekarang, seperti BPJS dan pensiun itu
               belum di-cover," ungkap Ketua Apindo, Hariyadi Sukamdani, di Istana Bogor, Jawa
               Barat, Selasa (9/7).

               Adapun pembayaran pesangon diatur dalam pasal 156 UU Ketenagakerjaan, di
               mana pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun bila terjadi PHK maka pekerja
               berhak mendapatkan satu kali bulan upah. Sedangkan apabila masa kerja sampai
               delapan tahun lebih, pekerja bisa mendapatkan pesangon sembilan kali upah.

               "Harus bisa disesuaikan dengan batas yang ada sekarang, juga dari besarannya itu.
               Sekarang ini datanya di Kemnaker bisa dilihat bahwa pada akhirnya yang
               bersengketa masalah pesangon itu mayoritas mereka enggak bisa dapat semuanya
               karena perusahaannya enggak sanggup mengikuti regulasi yang seperti itu,"
               imbuhnya.




                                                       Page 53 of 92.
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59