Page 50 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JULI 2019
P. 50

Title          REVISI UU KETENAGAKERJAAN: PENGUSAHA PROTES ATURAN PESANGON
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      10 Juli 2019
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20190710/12/1122364/revisi-uu-ketenaga kerjaan-
               Page/URL
                              pengusaha-protes-aturan-pesangon
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               JAKARTA -- Kalangan pelaku usaha keberatan dengan aturan pesangon dalam
               Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta mendesak
               agar rencana revisi beleid tersebut dirapatkan dalam forum triparit nasional.

               Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan
               dan Hubungan Industrial Anton J. Supit mengatakan rencana revisi UU
               Ketenagakerjaan sampai saat ini masih dalam tahap public discourse atau wacana
               publik.

               "Belum ada pertemuan resmi terkait dengan pembahasan revisi UU
               Ketenagakerjaan. Ini butuh bertemu bersama antar pihak, bahas di forum tripartit
               nasional yang semua unsur ada," ujarnya kepada , Selasa (9/7/2019).

               Memang sejak UU ini diberlakukan sudah banyak keluhan baik pihak serikat buruh
               maupun pengusaha. Menurutnya, dalam kondisi ekonomi dunia maupun ekonomi
               nasional seperti saat ini, perlu adanya labor reform atau reformasi di sektor
               ketenagakerjaan.

               Reformasi tersebut dibutuhkan agar ada kepastian berusaha, sebab dalam
               ketentuan UU Ketenagakerjaan, besaran pesangon ditetapkan demikian tinggi dan
               bisa mencapai lebih dari 32 bulan gaji terakhir.

               Hal tersebut, menurut Anton, membuat para investor tidak tertarik untuk investasi di
               Indonesia. Terlebih, upah minimum provinsi (UMP) di beberapa daerah seperti di
               Karawang, Jawa Barat sudah lebih tinggi dari UMP di Vietnam dan Johor Malaysia
               karena tingginya cost of labor regulation seperti kewajiban pesangon yang
               memberatkan investor.

               "Sebagai contoh, ada pabrik yang orientasinya ekspor, akan tutup sekarang, sebab
               aset di jual tidak cukup untuk bayar pesangon. Apa ini akan jadi daya tarik Investor?
               Karena itu kalau mau investasi bergairah lagi, labor reform harus dilakukan," kata
               Anton.

               Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob
               Azzam menuturkan pihaknya berharap UU ketenagakerjaan ini dapat membuat
               lapangan pekerjaan di Indonesia semakin banyak.





                                                       Page 49 of 92.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55