Page 75 - kliping ketenagakerjaan 24 oktober 2019
P. 75
Title UPAH MINIMUM DI BAWAH STANDAR KHL, GORONTALO DISOROT KEMNAKER RI
Media Name kumparan.com
Pub. Date 23 Oktober 2019
https://kumparan.com/banthayoid/upah-minimum-di-bawah-standar-khl-goro ntalo-
Page/URL
disorot-kemnaker-ri-1s6vMWmcsb2
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Gorontalo disoroti Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI karena upah
minimumnya pada tahun 2015 masih di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Menurut pasal 63 PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Gorontalo
diwajibkan menyesuaikan upah minimunya sama dengan KHL paling lambat pada
penetapan upah minimum 2020.
Kewajiban menyesuaikan upah menimum dengan KHL ini disampaikan Kemnaker RI
melalui surat edaran tentang penyampaian data tingkat inflasi dan pertumbuhan
produk domestik bruto 2019.
Dalam surat edaran yang disampaikan 15 Oktober 2019 tersebut, menjelaskan
penetapan upah menggunakan formula perhitungan umpah minimum. Hal itu
merupakan program strategi nasional yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi
jilid IV.
KHL sendiri adalah kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup
layak secara fisik dalam satu bulan. Standar KHL ditetapkan sebagai dasar dalam
penetapan upah minimum sejak UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
diberlakukan.
Tanggapan APINDO
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gorontalo, melalui Soeharto Puluhulawa
menjelaskan, Provinsi Gorontalo masuk dalam sorotan Kemnaker RI karena pada saat
itu, di tahun 2015, UMP hanya ada di angka 1.600.000 rupiah, sedangkan KHL berada
di angka 2.098.000 rupiah.
"Namun di tahun ini, UMP kita sudah melebihi angka KHL itu, sehingga justru
melampaui KHL," katanya.
Page 74 of 147.
