Page 76 - kliping ketenagakerjaan 24 oktober 2019
P. 76
Menurutnya lagi, survey KHL terakhir dilakukan pada 2015, sedangkan sejak PP
Nomor 78 tahun 2015 keluar, KHL tidak lagi dijadikan prosedur perhitungan upah.
Namun, jika tetap melihat angka KHL 2015, maka UMP saat ini justru sudah jauh
melampui KHL.
"Jika merujuk pada PP no 78 tersebut, UMP kita saat ini ditentukan dari inflasi
nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan lagi dari hasil survey KHL,"
ujarnya.
Sedangkan untuk kenaikan UMP yang mencapai Rp 2.5 juta, Soeharto menanggapi
dengan kekhawatiranya terhadap 'kematian' pengusaha. Ia menjelaskan tentang
pertumbuhan sektor rill dan usaha yang pertumbuhannya stagnan dan sulit
berkembang.
"Lihat saja, beberapa galery (produk) di beberapa tempat harus close, juga pabrik-
pabrik yang harus tutup. Sedangkan formulasi penentuan UMP sudah tidak bisa
diutak-atik. Sementara, banyak industri kita yang tidak tumbuh," katanya lagi.
Namun menurutnya, jika melihat dua tiga tahun belakangan, sebenarnya para
pengusaha sudah tidak merasa kaget dengan kenaikan UMP, karena menurutnya,
hal yang perusahaan bisa lakukan adalah hanya melakukan penyesuaian jika mampu
menyesuaikan.
"Dengan kondisi seperti ini, berarti beberapa pengusaha hanya akan jalan apa
adanya saja, karena jika dipaksakan pun, tentu akan sulit untuk meraka," tutupnya,
Rabu (23/10).
----
Reporter: Wawan Akuba
Page 75 of 147.
