Page 79 - kliping ketenagakerjaan 24 oktober 2019

Title ABY MENILAI UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DIY TERGOLONG RENDAH
Media Name jogja.antaranews.com
Pub. Date 23 Oktober 2019
https://jogja.antaranews.com/berita/399315/aby-menilai-upah-minimum-ka
Page/URL
bupatenkota-di-diy-tergolong-rendah
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Sleman - Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menilai besaran upah yang diterima buruh
dengan standar upah minimum kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
masih tergolong rendah sehingga tidak bisa disisihkan sebagian untuk masa depan.

"Upah yang diterima buruh di Yogyakarta masih belum layak. Itu hanya upah
minimal. Itu juga belum bisa buat menabung untuk masa depan, beli rumah dan beli
kendaraan transportasi," kata Sekjen ABY Kirnadi di Sleman, Rabu.

Menurut dia, jika pemerintah masih menggunakan PP No 78/2015 tentang
Pengupahan dalam menentukan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten (UMK) maka upah untuk pekerja tetap tidak layak.

"Karena dalam regulasi tersebut pemerintah hanya akan mempertimbangkan faktor
inflasi dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Ia mengatakan, saat ini inflasi masih rendah, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar
lima persen. Diperkirakan untuk kenaikan upah di 2020 hanya sebesar 5-6 persen.

"Padahal tahun ini sudah ada kenaikan 8,3 persen," katanya.

Kirnadi mengatakan, saat ini UMK di Sleman sebesar Rp1,7 juta. Jika dikalkulasi
dengan perkiraan peningkatan upah sebesar enam persen, UMK Sleman menjadi
Rp1,8 juta.

"Ini masih jauh dari standar upah yang diajukan ABY sebesar Rp2,6 juta untuk

Sleman. Walaupun dengan gaji sebesar itu tetap masih mepet," katanya.

Ia mengatakan, angka tersebut didapatkan dari hasil survei kebutuhan hidup layak
(KHL) yang dilakukan oleh ABY. Melalui 64 item seperti sandang, pangan, papan, dan

Page 78 of 147.