Page 113 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 113
Saat itu, Pemprov DKI menilai bahwa perekonomian di Jakarta mulai membaik meski sedang
terdampak Pandemi COVID-19. Selain itu, ada sektor-sektor yang tetap tumbuh selama pandemi.
Kemudian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayangkan surat ke Kementerian
Ketenagakerjaan meminta revisi kenaikan UMP pada 22 November lalu. Pada 24 November,
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.
Kemudian, buruh dan serikat pekerja mengadakan demo besar-besaran menuntut kenaikan UMP
pada 27 November.
"Makanya pak Gubernur menemui buruh dan sudah katakan beliau lagi menunggu jawaban
Kemnaker," kata Andri dalam rapat tersebut.
Ia mengungkapkan, pada 3 Desember dirinya sudah menanyakan terkait surat revisi UMP kepada
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Namun Kemenaker tidak memberikan jawaban, dan
dilimpahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Eks Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI ini menekankan, dalam rentang waktu antara
penetapan dan revisi UMP DKI, pihaknya terus berkoordinasi dengan dewan pengupahan,
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin).
"Kami juga sudah bicara langsung dengan Apindo, KADIN. Bagaimana ini, tolong jawabannya,
karena kita lagi menunggu. Termasuk juga dari serikat pekerja," jelasnya Selanjutnya, Pemprov
meminta kajian dan hasil survei dari Bank Indonesia, rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait
pertumbuhan ekonomi dan inflasi di angka 5,11 persen.
"Jadi atas dasar itu, kami merevisi SK Gubernur dengan melakukan revisi UMP menggunakan
data BPS 5,1," papar Andri.
Lebih lanjut, Andri menambahkan, bila APINDO dan KADIN tetap mengikuti PP Nomor 36 Tahun
2021 maka dipersilakan.
Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap berpegang pada revisi UMP yang baru. Seperti
diketahui, revisi UMP DKI Jakarta 2022 menjadi polemik dan mengundang pro kontra dari
berbagai pihak, khusunya Pengusaha dan Pemerintah.
Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menaikkan UMP 5,1 persen atau
sebesar Rp 225.667 dari yang sebelumnya 0,85 persen atau Rp 37.749. Hal ini membuat
pengusaha kecewa karena dianggap tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi. APINDO pun
mengancam bakal melaporkan Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
[ros].
112
