Page 118 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 118
PEMPROV DKI: KENAIKAN UMP 5,1 PERSEN DIPUTUSKAN BERSAMA
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri
Yansyah menegaskan, perubahan kenaikan upah minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi
sebesar 5,1 persen tidak diputuskan sepihak. Keputusan tersebut melibatkan beberapa pihak,
termasuk pengusaha.
Andri mengatakan, sebelum menetapkan perubahan kenaikan UMP, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan pembicaraan di Dewan Pengupahan yang dihadiri oleh
unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. "Tidak ada sepihak. Penetapan ini didasarkan
pembicaraan di dewan pengupahan yang dihadiri oleh unsur pemerintah, serikat, dan
pengusaha," ujar Andri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12).
Andri mengakui, pada saat perundingan, memang tidak ada kesepakatan antarunsur terkait
kenaikan UMP sebesar 5,1 persen. Meski begitu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap
mengubah kenaikan UMP menjadi sebesar 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 berdasarkan
sejumlah kajian.
Kajian tersebut meliputi kebijakan Bank Indonesia (BI) yang memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen, prediksi
inflasi yang akan terkendali sekitar 3 persen (2-4 persen) dan proyeksi Institute For Development
of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi
Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.
"Pak Gubernur sesuai dengan ketentuan harus menetapkan sepakat atau tidak sepakat, angka
yang dirumuskan di depan dewan pengupahan antara pemerintah, asosiasi, dan serikat itu harus
diputuskan," katanya.
Andri mencontohkan, setiap tahun sebelum atau setelah pandemi Covid-19, kenaikan UMP selalu
mendapatkan penolakan dari pihak terkait. Meski demikian, Pemprov DKI harus tetap
memutuskan kenaikan besaran UMP sesuai dengan kajian.
"Selama ini tidak ada kesepakatan, bukan hanya tahun 2022, ini tahun kemarin 2021 ada
kesepakatan enggak ? Tidak. Artinya kami tetap melibatkan dewan pengupahan, tetapi
kesepakatan untuk tidak sepakat dalam setiap kali dewan pengupahan itu tetap dilaksanakan,"
ujar Andri.
Karena itu, Andri Yansyah menegaskan, keputusan Pemprov DKI Jakarta mengubah kenaikan
UMP tahun 2022 sebesar 5,1 persen sudah final. Dia menyebutkan, pihaknya tidak akan merevisi
besaran kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen atau senilai Rp 225.667.
Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517
tentang UMP Tahun 2022 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 16 Desember
2021. SK tersebut resmi berlaku mulai 1 Januari 2022.
Andri menjelaskan, dalam SK tersebut ada kebijakan kenaikan UMP sebesar 5,1 hanya bagi
sektor usaha yang mengalami pertumbuhan saat pandemi Covid-19. "5,1 tidak direvisi kembali,
tetapi dalam SK tersebut diberikan ruang terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak
mengalami pertumbuhan pada saat pandemi Covid-19," ujarnya.
Meski begitu, Andri belum bisa menjelaskan nilai kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 bagi
sektor yang terdampak Pandemi Covid-19. "Bagi pengusaha yang memang nggak tumbuh akan
dibahas lagi di Dewan Pengupahan," katanya.
117
