Page 117 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 117
Judul Pemprov DKI: Kenaikan UMP 5,1 Persen Diputuskan Bersama
Nama Media republika.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r4s0sf487/pemprov-dki-kenaikan-
ump-51-persen-diputuskan-bersama
Jurnalis Mas Alamil Huda
Tanggal 2021-12-27 20:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi)
DKI Jakarta) Tidak ada sepihak. Penetapan ini didasarkan pembicaraan di dewan pengupahan
yang dihadiri oleh unsur pemerintah, serikat, dan pengusaha
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi)
DKI Jakarta) Pak Gubernur sesuai dengan ketentuan harus menetapkan sepakat atau tidak
sepakat, angka yang dirumuskan di depan dewan pengupahan antara pemerintah, asosiasi, dan
serikat itu harus diputuskan
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
(Disnakertransgi) DKI Jakarta) Selama ini tidak ada kesepakatan, bukan hanya tahun 2022, ini
tahun kemarin 2021 ada kesepakatan enggak ? Tidak. Artinya kami tetap melibatkan dewan
pengupahan, tetapi kesepakatan untuk tidak sepakat dalam setiap kali dewan pengupahan itu
tetap dilaksanakan
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
(Disnakertransgi) DKI Jakarta) 5,1 tidak direvisi kembali, tetapi dalam SK tersebut diberikan
ruang terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan pada saat pandemi
Covid-19
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi)
DKI Jakarta) Bagi pengusaha yang memang nggak tumbuh akan dibahas lagi di Dewan
Pengupahan
Ringkasan
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri
Yansyah menegaskan, perubahan kenaikan upah minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi
sebesar 5,1 persen tidak diputuskan sepihak. Keputusan tersebut melibatkan beberapa pihak,
termasuk pengusaha.
116
