Page 228 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 228
Judul Resmi Naikkan UMP DKI, Anies Beri Peringatan ke Perusahaan
Nama Media law-justice.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.law-justice.co/artikel/122478/resmi-naikkan-ump-dki-
anies-beri-peringatan-ke-perusahaan/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-27 16:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Kepgub Anies Nomor 1517 Tahun (None) Perusahaan yang melanggar ketentuan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
negative - Kepgub Anies Nomor 1517 Tahun (None) Pengusaha dilarang membayar upah lebih
rendah dari UMP
neutral - Andriansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Yang
disampaikan tidak ada pembicaraan perlu saya luruskan sudah ada pembicaraan, dengan Apindo,
Kadin, Serikat Pekerja
negative - Andriansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta)
Apindo, Kadin tetap PP 36 usulannya seperti itu. Setelah itu kalau dari unsur serikat karena sudah
ada rilis BPS naik jadi 5,1 persen, pertama kan 3,57 persen karena rilisnya belum keluar dari
nasional naik jadi 5,1 pertumbuhan dan inflasi nasional
negative - Andriyansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja) Isi jawabannya intinya tetap bahwa
penetapan upah minimum mengacu pada PP 36. Tetap itu saja jawabannya seperti itu. Jadi itu
kronologinya
neutral - Andriyansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja) Kita mempunyai undang-undang khusus
yang mempunyai kewenangan khusus Gubernur melakukan keputusan strategis dan Undang-
Undang 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta adalah Undang-Undang yang tidak di-
omnibus law-kan. Kedua proyeksi BI mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen, kajian kementerian
BPN dan rilis BPS yang menunjukkan 5,1 persen
Ringkasan
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022 sudah resmi dinaikkan oleh Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan . Oleh karena itu, semua perusahaan harus mnegikutinya, jika tidak
akan dikenakan sanksi.
227
