Page 223 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 223
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri
Yansyah.
Andri mengungkapkan, hal tersebut diarahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang
membalas surat dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk meninjau ulang formula
besaran UMP Jakarta.
Balasan surat dari Menaker Ida itu pun diperkuat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito
Karnavian per tanggal 21 Desember 2021. Dalam surat tersebut, Anies diminta untuk tetap
menjalankan aturan PP 36/2021.
Maka dari itu, berdasarkan PP 36/2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 seharusnya
tetap naik 0,85 persen atau sebesar Rp39,749, dan menjadi Rp 4.453.935 per bulan.
"Jawabannya (Menteri Ida) terkait masalah mekanisme penetapan UMP 2022 agar mengacu
pada PP 36," ucap Andri Yansyah di gedung DPRD DKI, Senin (27/12/2021).
Meski tak mengacu pada peraturan pemerintah tersebut, Andri pun memastikan kalau angka
UMP DKI 2022 tidak akan direvisi. Sehingga tetap mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub)
1517 tahun 2021 yang telah disahkan pada 16 Desember 2021.
"5,1 tidak direvisi kembali, tetapi dalam SK tersebut diberikan ruang terhadap perusahaan-
perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan pada saat pandemi Covid-19," terangnya.
Ia mengatakan pihaknya dalam menentukan angka UMP DKI 2022 tetap mengacu pada
pertimbangan proyeksi dari Bank Indonesia (BI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), dan angka dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Rilis BPS data nasional menyebutkan 5,1 pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan itu selama ini
yang dipakai," tandas Andri.
222
