Page 222 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 222
Judul Anies Tak Turuti Aturan Pemerintah soal UMP 2022, Pemprov DKI:
Tidak akan Direvisi
Nama Media indozone.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.indozone.id/news/N4sE3nr/anies-tak-turuti-aturan-
pemerintah-soal-ump-2022-pemprov-dki-tidak-akan-direvisi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-27 16:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
Jawabannya (Menteri Ida) terkait masalah mekanisme penetapan UMP 2022 agar mengacu pada
PP 36
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta) 5,1
tidak direvisi kembali, tetapi dalam SK tersebut diberikan ruang terhadap perusahaan-
perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan pada saat pandemi Covid-19
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta) Rilis
BPS data nasional menyebutkan 5,1 pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan itu selama ini yang
dipakai
Ringkasan
Pemprov DKI Jakarta diminta untuk menerapkan aturan Peraturan Presiden (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menentukan angka UMP DKI Jakarta 2022. Hal itu
diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah.
Andri mengungkapkan, hal tersebut diarahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang
membalas surat dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk meninjau ulang formula
besaran UMP Jakarta.
ANIES TAK TURUTI ATURAN PEMERINTAH SOAL UMP 2022, PEMPROV DKI: TIDAK
AKAN DIREVISI
INDOZONE.ID - Pemprov DKI Jakarta diminta untuk menerapkan aturan Peraturan Presiden (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menentukan angka UMP DKI Jakarta 2022.
221
