Page 221 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 221
Tapi, dalam SK yang baru ini, Anies tidak mencantumkan PP 36/2021 sebagai acuan hukum.
Andri menyebut sebelum merevisi UMP, Pemprov DKI sempat bersurat ke Kemenaker.
"Kemenaker memberi jawaban ke Pemprov DKI dua hari setelah SK terbaru terbit atau pada 18
Desember 2021. Jawabannya (Kemenaker) terkait masalah mekanisme penetapan UMP 2022
agar mengacu pada PP 36," ujarnya.
Andri belum merinci alasan Pemprov DKI tidak memakai PP 36/2021 sebagai dasar hukum
penetapan UMP 2022."Kita tidak bisa menanggapi surat Kemnaker karena kan kami sudah
melakukan diskusi panjang dan sudah memutuskan 5,1%," pungkasnya.
Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan UMP tahun
2022 sebesar 5,1% dari sebelumnya 1,09%. Perubahan ini menjadikan UMP 2022 sebesar
Rp4.641.854 atau naik senilai Rp225.667 dari UMP tahun 2021.
(hab).
220
