Page 218 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 218
Judul Kepgub Anies soal UMP 2022 DKI Sudah Final, Pemprov Tak Akan
Revisi Aturan Lagi
Nama Media suara.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/12/27/165423/kepgub-anies-soal-
ump-2022-dki-sudah-final-pemprov-tak-akan-revisi-aturan-lagi
Jurnalis Agung Sandy Lesmana
Tanggal 2021-12-27 16:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Penentuan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 menuai beragam polemik.
Pasalnya, Keputusan Gubernur Anies Baswedan itu dinilai menyalahi Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Bahkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
DKI juga menyatakan menolak keputusan Anies itu.
KEPGUB ANIES SOAL UMP 2022 DKI SUDAH FINAL, PEMPROV TAK AKAN REVISI
ATURAN LAGI
Suara.com - Penentuan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 menuai
beragam polemik. Pasalnya, Keputusan Gubernur Anies Baswedan itu dinilai menyalahi Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Bahkan, Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) DKI juga menyatakan menolak keputusan Anies itu.
Meski demikian, nilai UMP tidak akan berubah untuk yang kedua kalinya. Hal ini dikatakan oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Andri Yansyah saat rapat
kerja bersama Komisi B DPRD DKI, Senin (27/12/2021).
"Keputusan ini sudah final," ujar Andri.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah sudah meminta agar Anies tetap mengikuti
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tentang pengupahan. Namun, Andri menyebut Anies tak
akan mengubahnya kembali ke angka awal, yakni naik 0,85 persen.
"Tidak ada kemungkinan direvisi lagi," tuturnya.
Meski demikian, Andri menyebut masih akan melakukan diskusi dengan pihak pengusaha yang
menolak nilai UMP naik 5,1 persen. Khususnya, bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-
19 dan tidak bisa mengikuti aturan tersebut.
217
