Page 215 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

kenaikan UMP mengacu pada formulasi penghitungan baru yang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah No. 36/ 2021 tentang Pengupahan.
Terhitung sejak pengumuman tersebut, Kemenaker mengimbau kepala daerah segera
menetapkan UMP sampai batas waktu terakhir yakni 21 November. Hingga batas waktu, hampir
semua kepala daerah mematuhi regulasi baru yang mengacu pada turunan UU Cipta Kerja itu.

21 November UMP DKI Jakarta resmi ditetapkan naik sebesar Rp37.749. Pengumuman tersebut
diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Minggu (21/11/2021). Kini, UMP DKI
Jakarta menjadi Rp4.452.935, dengan kenaikan sebesar Rp 0,85 persen.

22 November Anies telah mengeluarkan surat bernomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan
Kembali Formula Penetapan UMP 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Melalui
surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya hanya
Rp37.749 atau 0,85 persen masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu
disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh yang terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.
15 Desember Selain DKI Jakarta, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi juga menyurati
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk menyampaikan aspirasi kalangan buruh soal upah
minimum.

Melalui surat nomor 561/13088/2021, Edy mencantumkan empat poin permintaan kepada Ida.
Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sumatra Utara Baharuddin Siagian, surat itu
dilayangkan sebagai bentuk upaya pemerintah daerah menyampaikan aspirasi warganya. "Ya,
kami akomodir dan teruskan ke pemerintah pusat di Jakarta. Namanya juga aspirasi, ya tentu
kita teruskan," kata Baharuddin kepada Bisnis, Rabu (15/12/2021).

18 Desember Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan revisi kenaikan UMP 2022
dari mulanya 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Keputusan ini menuai protes dari kalangan
pengusaha karena dinilai tidak ditetapkan sesuai regulasi yang berlaku.

214