Page 210 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 210
Judul Anies Baswedan Larang Pengusaha Bayar Upah di Bawah UMP DKI:
Ada Sanksinya
Nama Media tempo.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1543781/anies-baswedan-larang-
pengusaha-bayar-upah-di-bawah-ump-dki-ada-sanksinya
Jurnalis Lani Diana Wijaya
Tanggal 2021-12-27 17:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang pengusaha membayarkan upah kepada
karyawan yang bekerja di bawah satu tahun kurang dari upah minimum provinsi atau UMP DKI
2022. Ada sanksi bagi yang melanggar keputusan ini.
ANIES BASWEDAN LARANG PENGUSAHA BAYAR UPAH DI BAWAH UMP DKI: ADA
SANKSINYA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang pengusaha membayarkan upah kepada
karyawan yang bekerja di bawah satu tahun kurang dari upah minimum provinsi atau UMP DKI
2022. Ada sanksi bagi yang melanggar keputusan ini.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, diktum
keempat, dan diktum kelima dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan," demikian bunyi keputusan Anies.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum
Provinsi Tahun 2022. Kepgub ini mengatur revisi UMP 2022 menjadi Rp 4.641.854.
Anies juga melarang pengusaha menurunkan nilai jika upah yang sudah diperoleh karyawan
lebih tinggi dari UMP DKI 2022. Ketentuan upah tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022 hanya
bagi karyawan yang bekerja kurang dari satu tahun.
"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja
atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih," begitu bunyi Kepgub yang diteken Anies
pada 16 Desember 2021.
Anies Baswedan telah menerbitkan keputusan soal revisi kenaikan upah minimum provinsi atau
UMP DKI 2022. Dalam Keputusan Gubernur itu ditetapkan upah 2022 senilai Rp 4.641.854.
209

