Page 210 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 210

Judul               Anies Baswedan Larang Pengusaha Bayar Upah di Bawah UMP DKI:
                                    Ada Sanksinya
                Nama Media          tempo.co
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://metro.tempo.co/read/1543781/anies-baswedan-larang-
                                    pengusaha-bayar-upah-di-bawah-ump-dki-ada-sanksinya
                Jurnalis            Lani Diana Wijaya
                Tanggal             2021-12-27 17:12:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  melarang  pengusaha  membayarkan  upah  kepada
              karyawan yang bekerja di bawah satu tahun kurang dari upah minimum provinsi atau UMP DKI
              2022. Ada sanksi bagi yang melanggar keputusan ini.



              ANIES BASWEDAN LARANG PENGUSAHA BAYAR UPAH DI BAWAH UMP DKI: ADA
              SANKSINYA

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  melarang  pengusaha  membayarkan  upah  kepada
              karyawan yang bekerja di bawah satu tahun kurang dari upah minimum provinsi atau UMP DKI
              2022. Ada sanksi bagi yang melanggar keputusan ini.

              "Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, diktum
              keempat, dan diktum kelima dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
              undangan," demikian bunyi keputusan Anies.

              Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum
              Provinsi Tahun 2022. Kepgub ini mengatur revisi UMP 2022 menjadi Rp 4.641.854.
              Anies juga melarang pengusaha menurunkan nilai jika upah yang sudah diperoleh karyawan
              lebih tinggi dari UMP DKI 2022. Ketentuan upah tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022 hanya
              bagi karyawan yang bekerja kurang dari satu tahun.

              "Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan
              memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja
              atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih," begitu bunyi Kepgub yang diteken Anies
              pada 16 Desember 2021.
              Anies Baswedan telah menerbitkan keputusan soal revisi kenaikan upah minimum provinsi atau
              UMP DKI 2022. Dalam Keputusan Gubernur itu ditetapkan upah 2022 senilai Rp 4.641.854.


                                                           209
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215