Page 209 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 209
"Penetapan ini didasarkan pembicaraan di dewan pengupahan yang dihadiri oleh unsur
pemerintah, serikat, dan pengusaha," kata Andri usai rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta,
Senin (27/12).
Dengan demikian, ditegaskannya, UMP DKI 2022 tidak akan di revisi lagi. Terlebih, saat ini telah
keluar keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang upah minimum provinsi
tahun 2022.
"Tidak ada kemungkinan di revisi lagi. Kalau ada yang bilang akan ada revisi lagi itu tidak benar,"
tegasnya.
Kendati begitu, lanjutnya, bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 diberikan ruang
untuk berdiskusi dan menyepakati besaran upah yang akan diberikan.
Untuk diketahui, upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 naik sebesar Rp 4.641.854. UMP DKI
ini naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667,- dari UMP tahun 2021.
Revisi atas kenaikan besaran UMP DKI 2022 didasarkan pada kajian Bank Indonesia bahwa
proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen.
Selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi ekonomi Indonesia,
kenaikan UMP juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku
kepentingan.
208
