Page 207 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman ke
pengusaha perihal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang naik 5,1% atau
menjadi Rp4.641.854.

Keputusan ini tertuang di dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang
Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022. Merevisi keputusan sebelumnya yang menaikkan
UMP DKI hanya 0,85%.

"Kebijakan yang kami ambil bisa kami sosialisasikan, beri pemahaman, sehingga baik itu
pengusaha maupun pekerja bisa menerima bisa mengambil kebijakan UMP yang sebelumnya
0,85% menjadi 5,1%," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans),
Andriyansyah di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (27/12/2021).

Selain ke pengusaha, Andri menuturkan Pemprov DKI juga akan melakukan komunikasi dengan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal
UMP DKI Jakarta yang naik 5,1%.
"Saya terus berbaik sangka setelah diskusikan intens terkait kondisi satu daerah dengan daerah
lainnya tidak sama. Nah, ini Insha Allah menjadi pemahaman yang sangat bagus dan dapat
digunakan seluruh pihak," ucapnya.

Andri mengaku Pemprov DKI menetapkan UMP 2022 naik 5,1% setelah berdiskusi dan
mendengar masukan yang konstruktif dari semua pihak.

Dia menegaskan bahwa penetapan UMP DKI naik 5,1% sudah final. "Keputusan ini sudah final,"
pungkasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menetapkan UMP Tahun 2022 di sebesar Rp4.641.854
per bulan atau naik 5,1%.
"Berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa
kerja kurang dari satu tahun," tulis Anies melalui Kepgub tersebut dikutip Senin (27/12/2021).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu meminta kepada pengusaha wajib
menyusun, menerapkan struktur, dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja
satu tahun atau lebih.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana
dimaksud," pungkasnya.

Pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi dari UMP DKI sebagaimana, dilarang
mengurangi atau menurunkan upah. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anies Tetapkan UMP DKI Rp4,6 Juta untuk Pekerja Kurang dari Setahun Tanya Revisi UMP 2022,
DPRD DKI akan Undang Pemprov DKI UMP JAKARTA atau tulisan menarik lainnya Riyan
Setiawan.

206