Page 202 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 202
Judul Pemprov DKI Bakal Buka Komunikasi ke Pemerintah dan Pengusaha
soal UMP
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211227172247-92-
739254/pemprov-dki-bakal-buka-komunikasi-ke-pemerintah-dan-
pengusaha-soal-ump
Jurnalis Senin, 27 Dec 2021 17:42 WIB
Tanggal 2021-12-27 17:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemprov DKI Jakarta akan memberi penjelasan ke Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker )
dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai alasan kenaikan upah minimum provinsi
( UMP ) 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.
PEMPROV DKI BAKAL BUKA KOMUNIKASI KE PEMERINTAH DAN PENGUSAHA SOAL
UMP
Pemprov DKI Jakarta akan memberi penjelasan ke Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker )
dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai alasan kenaikan upah minimum provinsi
( UMP ) 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.
"Nanti kita komunikasi kenapa kita beri alasan penetapan ini yang akhirnya harus kita jalankan,"
ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri
Yansyah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12).
Tidak hanya kepada Kemnaker dan Kemendagri, Andri mengatakan penjelasan juga akan
diberikan kepada pengusaha. Namun, hal ini bukan berarti Pemprov DKI Jakarta baru melakukan
komunikasi setelah penetapan kenaikan UMP.
"Kami akan melakukan komunikasi kepada pengusaha untuk menaikkan atau mewujudkan
membayar UMP yang sudah kita terapkan sesuai SK Gubernur. Tetapi, kan rilis awal sudah ada
bahwa penetapan revisi SK Gubernur ini sudah dikeluarkan rilisnya di 16 Desember 2021,"
ujarnya.
Andri berharap nantinya semua pihak bisa memahami alasan Pemprov DKI Jakarta menaikkan
UMP 2022. Lebih lanjut, ia mengatakan penetapan UMP 2022 memang tidak menggunakan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
201

