Page 202 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 202

Judul               Pemprov DKI Bakal Buka Komunikasi ke Pemerintah dan Pengusaha
                                    soal UMP
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211227172247-92-
                                    739254/pemprov-dki-bakal-buka-komunikasi-ke-pemerintah-dan-
                                    pengusaha-soal-ump
                Jurnalis            Senin, 27 Dec 2021 17:42 WIB
                Tanggal             2021-12-27 17:42:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Ringkasan

              Pemprov DKI Jakarta akan memberi penjelasan ke Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker )
              dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai alasan kenaikan upah minimum provinsi
              ( UMP ) 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.


              PEMPROV DKI BAKAL BUKA KOMUNIKASI KE PEMERINTAH DAN PENGUSAHA SOAL
              UMP

              Pemprov DKI Jakarta akan memberi penjelasan ke Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker )
              dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai alasan kenaikan upah minimum provinsi
              ( UMP ) 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

              "Nanti kita komunikasi kenapa kita beri alasan penetapan ini yang akhirnya harus kita jalankan,"
              ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri
              Yansyah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12).

              Tidak  hanya  kepada  Kemnaker  dan  Kemendagri,  Andri  mengatakan  penjelasan  juga  akan
              diberikan kepada pengusaha. Namun, hal ini bukan berarti Pemprov DKI Jakarta baru melakukan
              komunikasi setelah penetapan kenaikan UMP.

              "Kami  akan  melakukan  komunikasi  kepada  pengusaha  untuk  menaikkan  atau  mewujudkan
              membayar UMP yang sudah kita terapkan sesuai SK Gubernur. Tetapi, kan rilis awal sudah ada
              bahwa  penetapan  revisi  SK  Gubernur  ini  sudah  dikeluarkan  rilisnya  di  16  Desember  2021,"
              ujarnya.

              Andri berharap nantinya semua pihak bisa memahami alasan Pemprov DKI Jakarta menaikkan
              UMP  2022.  Lebih  lanjut,  ia  mengatakan  penetapan  UMP  2022  memang  tidak  menggunakan
              Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.



                                                           201
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207