Page 200 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 200
Judul PDIP Sindir Anak Buah Anies: Calon Menaker dari Calon Presiden
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211227173101-12-
739257/pdip-sindir-anak-buah-anies-calon-menaker-dari-calon-presiden
Jurnalis Senin, 27 Dec 2021 17:49 WIB
Tanggal 2021-12-27 17:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyindir Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) Andri Yansah dengan sebutan 'calon Menaker'. Hal itu
disampaikan Gilbert dalam rapat kerja Komisi B dengan Disnaker mengenai revisi kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12).
PDIP SINDIR ANAK BUAH ANIES: CALON MENAKER DARI CALON PRESIDEN
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyindir Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) Andri Yansah dengan sebutan 'calon Menaker'.
Hal itu disampaikan Gilbert dalam rapat kerja Komisi B dengan Disnaker mengenai revisi kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12).
"Yang terhormat, calon Menaker dari calon presiden. Ya, kita jokes dikit lah, kita ringan-ringan
aja.masih calon, jadi bapak belum tentu terpilih, calon presiden juga belum tentu terpilih," kata
Gilbert yang disambut tawa dari peserta rapat yang hadir.
Gilbert kemudian menyoroti revisi UMP 2022 yang menurutnya tidak sesuai prosedur. Dia bilang
revisi UMP ini sebuah keputusan irasional dan tidak masuk akal.
"Contohnya, Dewan Pengupahan saya baca di sini seakan-akan mereka disudutkan. Dewan
Pengupahan kan hanya beri masukan, decision maker siapa? Kalau dikatakan ini Pak Andri yang
memutuskan, tidak masuk akal juga," ujar politikus PDIP itu.
"Kita lihat bahwa di sini ada prosedur yang salah, makanya kemudian produknya juga salah,"
imbuhnya.
Ia pun menambahkan bahwa seharusnya Andri dapat memberi masukan yang tepat sebelum
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan.
199
