Page 199 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

"Dia sebagai Gubernur yang harusnya paham sekali masalah ini melanggar, ya jadi catatan
tersendiri apalagi kalau mau nyapres, jadi catatan," sebut Hariyadi.
Sebagai tindak lanjut, Pihaknya juga akan mengirimkan surat resmi kepada Kementerian
Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang dinilai telah melawan
hukum regulasi Ketenagakerjaan, terutama Pengupahan, karena hal tersebut berpotensi
menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian Nasional.

"Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada
Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga
mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014,
Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," ujarnya.

Beberapa waktu berselang, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga ikut
bereaksi. Menaker Ida meminta pengawas ketenagakerjaan mengawal pelaksanaan upah
minimum tersebut.

Pengawas ketenagakerjaan selaku penegak hukum ketenagakerjaan harus bekerja secara
profesional dengan melakukan langkah-langkah preventif-edukatif, represif-yustisial, demi
memastikan pelaksanaan upah minimum sesuai aturan. Jika ada pelanggaran, penindakan
hukum juga harus berjalan.

"Upaya-upaya pembinaan harus lebih dikedepankan dengan tidak meninggalkan penindakan
hukum sebagai langkah terakhir," kata Ida dalam keterangan resmi, pekan lalu.

Meski sudah ada ancaman tegas, nyatanya Anies tetap pada pendiriannya. Ia tetap merevisi
UMP DKI Jakarta tahun 2022 melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta 1517/2021 tentang Upah
Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022.

"Menetapkan UMP 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebesar Rp 4.641.854 per
bulan," tulis Anies dalam diktum pertama aturan tersebut, dikutip Senin (27/12/2021).

Dalam keputusan tersebut, Anies juga meminta kepada kalangan pengusaha bisa membayar
upah sesuai dengan kenaikan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang ditetapkan dalam diktum
kesatu," tulis Anies.
Bahkan, Anies mengancam kalangan pengusaha yang tidak menjalankan keputusan tersebut
dengan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam diktum ketiga, keempat dan kelima dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Anies.

Keluarnya revisi Kepgub itu membuat pengusaha tidak tinggal diam. Apindo DKI Jakarta sudah
menyiapkan langkah, termasuk potensi gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kita akan pelajari seperti apa, kaya apa, baru kita melakukan langkah gugatan," kata Wakil
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman kepada Senin
(27/12/21).(hoi/hoi).

198