Page 194 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 194
Kepgub tersebut juga melarang pengusaha membayar karyawannya lebih rendah dari UMP.
Selain itu perusahaan yang telah menggaji lebih tinggi karyawannya dilarang menurunkan upah.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan eprundang-
undangan," demikian bunyi Diktum Keenam Kepgub tersebut seperti ditulis pada Senin (27/12).
Sedangkan Pemprov DKI Jakarta akan membantu peningkatan kesejahteraan pekerja dengan
memberikan Kartu Pekerja Jakarta. Manfaatnya, membantu para karyawan mendapatkan
bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan harga murah, serta biaya personal pendidikan.
Namun kartu tersebut tak diberikan untuk seluruh pekerja yang ada di Jakarta.
"Kriteria memiliki Kartau Tanda Penduduk (KTP) dengan besaran gaji paling besar 1,15 kali UMP
dan tidak dibatasi masa kerja," demikian bunyi Diktum Kedelapan Kepgub tersebut.
Angka ini meningkat dari jumlah yang ditetapkan dalam Kepgub Nomor 1395 tahun 2021 yakni
Rp 4.453.935. Anies sebelumnya mengatakan hal ini demi memberi rasa keadilan bagi semua
pihak.
"Bagi buruh, ada tambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan
ekonomi yang ada saat ini juga menjadi rasional," kata Anies di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta,
Minggu (19/12).
Namun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berencana menggugat Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Anies tetap bersikeras
mengimplementasikan revisi aturan terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Pasalnya,
revisi aturan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari pihak
pengusaha.
"Kami tinggal menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) saja. Kalau sudah ada, kita langsung
gugat," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, dalam
konferensi pers, Senin (20/12).
193
