Page 191 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 191
Judul Kenaikan UMP Tak Sesuai PP, Pemprov DKI Mau Koordinasi dengan
Pemerintah Pusat soal Sanksi Pengusaha
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/27/17543641/kenaikan-
ump-tak-sesuai-pp-pemprov-dki-mau-koordinasi-dengan-pemerintah
Jurnalis Singgih Wiryono
Tanggal 2021-12-27 17:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans)
DKI Jakarta) Kami akan melakukan komunikasi kepada Kemenaker juga kepada Kemendagri
positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans)
DKI Jakarta) InsyaAllah menjadi pemahaman yang sangat bagus dan dapat digunakan seluruh
pihak
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans)
DKI Jakarta) Keputusan ini sudah final
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans)
DKI Jakarta) Nanti kita komunikasikan kenapa kita beri alasan kenapa kita harus jalankan
negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022
Ringkasan
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah
mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam
Negeri terkait sanksi pengusaha yang enggan menerapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) DKI Jakarta 2022.
KENAIKAN UMP TAK SESUAI PP, PEMPROV DKI MAU KOORDINASI DENGAN
PEMERINTAH PUSAT SOAL SANKSI PENGUSAHA
JAKARTA, - Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta
Andri Yansyah mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan
190
