Page 198 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 198
"Mendagri sudah menyampaikan surat kepada gubernur terkait ketentuan upah minimum, dalam
surat tersebut juga disampaikan sanksi kepada gubernur atau kepala daerah yang tidak
memenuhi kebijakan pengupahan ini," katanya.
Kini, bola berada di tangan kepala daerah, dalam hal ini Gubernur di wilayah DKI Jakarta.
Semula, Anies menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi
Rp4.453.935 per bulan.
Namun, keputusannya itu mengundang protes keras dari kalangan buruh. Mereka berkali-kali
mengadakan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta.
"KSPI minta gubernur di seluruh Indonesia dalam menetapkan upah minimum baik UMP maupun
UMK 2022 harus mengacu UU 13 tahun 2003 dan PP 78 2015, dengan kata lain seluruh gubernur
di wilayah RI wajib mencabut SK perihal UMP termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,"
sebut Said Iqbal.
Buruh menilai nilai tersebut sangat kecil. Semula buruh menuntut adanya kenaikan sebesar 10%,
namun kemudian justru menurunkan permintaannya.
"Agar dinaikkan upah 4-5% baik upah minimum provinsi dan upah minimum kota, kami ada
angka kompromi 4-5% di sel wilayah RI. Gubernur Anies Baswedan harus mengubah SK
tersebut, Bupati dan Walikota yang belum mengeluarkan UMK kami minta naikkan 4-5%," sebut
Said.
Nyatanya, Anies menaikkan lebih tinggi dari batas permintaan buruh, yakni sebesar 5,1% atau
senilai Rp 225.667. Dengan kenaikan UMP ini pemrrov DKI mengharapkan daya beli masyarakat
tidak turun tahun depan.
"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah
melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
turun," kata Anies dalam siaran persnya, Sabtu (18/12/2021).
Dia menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak
pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Namun demikian, angka kenaikan ini memang
lebih rendah dari rata-rata kenaikan UMP DKI dalam enam tahun terakhir yang sebesar 8,6%
per tahun.
"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud
apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke
depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," terangnya.
Akibat perubahan keputusan yang mengagetkan ini, dua hari berselang kalangan pengusaha
langsung bereaksi. Mereka menolak keras perubahan kebijakan itu dan Dalam waktu dekat,
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bakal mengajukan gugatan revisi UMP
tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Sampai saat ini kami belum menerima Pergubnya. Jika jika sampai keluar, kami akan ajukan ke
PTUN," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers, Senin (20/12/21).
Perubahan keputusan ini membuat pengusaha curiga. Mereka melihat indikasi berubahnya
kebijakan ini tidak lepas dari persaingan kepala daerah menuju Pemilihan Presiden tahun 2024
mendatang.
197
