Page 203 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 203

Namun,  mengacu  pada  tiga  aturan  lain,  yaitu  Undang-Undang  (UU)  Nomor  29  Tahun  2007
              tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
              Daerah yang diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan UU Nomor 30
              Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga diubah dengan UU Cipta Kerja.

              Selain  itu  juga  mempertimbangkan  proyeksi  Bank  Indonesia  (BI)  mengenai  pertumbuhan
              ekonomi nasional sebesar 4,7 persen sampai 5,5 persen pada 2022.

              "Berdasarkan pertimbangan, proyeksi dari BI, tanggapan Bappenas, lalu angka yang dikeluarkan
              dari BPS. Rilis BPS data nasional menyebutkan 5,1 pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan itu
              selama ini yang dipakai," jelasnya.

              Sebelumnya, Anies telah resmi menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun
              2021  tentang  UMP  2022.  Dengan  begitu  UMP  DKI  2022  resmi  naik  5,1  persen  menjadi
              Rp4.641.854 per bulan pada tahun depan.

              Anies menyatakan ketentuan besaran upah tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022. Upah bisa
              digunakan bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.

              Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP. Sementara, bila ada pengusaha
              yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari besaran UMP 2022, maka dilarang mengurangi
              atau menurunkan pemberian upah kepada pekerja.

              Sedangkan  besaran  upah  untuk  pekerja  dengan  memiliki  masa  kerja  lebih  dari  satu  tahun
              menggunakan ketentuan struktur dan skala upah. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan
              ketentuan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan.

              Kendati begitu, kenaikan UMP DKI 2022 mendapat tentangan dari pengusaha. Salah satunya
              Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang.
              Sarman justru meminta Kemnaker segera meluruskan keputusan penetapan UMP DKI 2022 dari
              Anies yang tak sesuai dengan pedoman pemerintah pusat berupa PP 36/2021.

              "Kami berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Kemnaker segera respons, segera meluruskan,
              dan beri jalan tengahnya seperti apa," ucap Sarman.
































                                                           202
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208