Page 205 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

"Jadi gini jawaban surat pak Gub (Anies) itu dia mendapatkan jawaban dari Menteri Naker
tanggal 18 Desember 2021 ya diperkuat dengan jawaban dari Mendagri tanggal 21 Desember
2021. Jawabannya terkait masalah mekanisme penetapan UMP 2022 agar mengacu pada PP 36,"
ungkap Andri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12/2021).

Meski begitu, Anies tetap kekeuh pada pendiriannya dengan tetap mengubah kenaikan UMP DKI
Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta
nomor 1517 tahun 2021.

Andri, menegaskan bila perubahan kenaikan upah minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar
5,1 persen tidak diputuskan secara sepihak.

Andri menjelaskan, sebelum menetapkan perubahan kenaikan UMP, Pemprov DKI Jakarta telah
melakukan pembicaraan di Dewan Pengupahan yang dihadiri oleh unsur pemerintah, pihak
pengusaha, dan Serikat Pekerja.

"Tidak ada sepihak. penetapan ini didasarkan pembicaraan di dewan pengupahan yg dihadiri
oleh unsur pemerintah, serikat, dan pengusaha," ujar Andri.

Andri mengakui, pada saat perundingan, memang tidak ada kesepakatan antar unsur terkait
kenaikan UMP sebesar 5,1 persen.

Meski begitu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap mengubah kenaikan UMP sebesar 5,1
persen atau senilai Rp 225.667 berdasarkan sejumlah kajian.
Adapun kajian tersebut meliputi Bank Indonesia (BI) yang memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen, inflasi
akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4%) dan proyeksi Institute For Development of
Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

204