Page 197 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 197
Judul Ini Kronologi Anies Nekat Revisi UMP, Naik Jadi Rp 4,6 Juta!
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211227161146-4-302418/ini-
kronologi-anies-nekat-revisi-ump-naik-jadi-rp-46-juta
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-27 17:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta
tahun depan naik menjadi 5,1% dari yang semula 0,85%. Sebelum kebijakan ini muncul ada
berbagai rangkaian kebijakan dari pemerintah pusat soal UMP 2022. Awalnya Kementerian
Ketenagakerjaan memberikan arahan kepada para kepala daerah bahwa kenaikan upah
minimum rata-rata seharusnya berada di angka 1,09%.
INI KRONOLOGI ANIES NEKAT REVISI UMP, NAIK JADI RP 4,6 JUTA!
Jakarta, - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menetapkan upah minimum provinsi
(UMP) Jakarta tahun depan naik menjadi 5,1% dari yang semula 0,85%. Sebelum kebijakan ini
muncul ada berbagai rangkaian kebijakan dari pemerintah pusat soal UMP 2022.
Awalnya Kementerian Ketenagakerjaan memberikan arahan kepada para kepala daerah bahwa
kenaikan upah minimum rata-rata seharusnya berada di angka 1,09%.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengumumkan simulasi kenaikan rata-rata
UMP 2022 itu berdasarkan PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
"Setelah melakukan simulasi, tentu akan ditetapkan gubernur, nilainya berdasarkan data BPS
rata-rata kenaikan upah minimum 1,09%. Ini rata-rata nasional, kita tunggu saja para gubernur,"
kata Ida dalam pernyataan resmi, Selasa (16/11).
Para gubernur dapat menetapkan UMP 2022 paling lambat 21 November 2021, karena tanggal
tersebut jatuh pada hari libur maka penetapan paling lambat sehari sebelumnya yaitu 20
November 2021. Sedangkan UMK ditetapkan paling lambat 30 November 2021.
Meski demikian, namun pemerintah pusat enggan kecolongan jika ada kepala daerah yang
menetapkannya lebih tinggi dari simulasi tersebut. Karenanya, Ida juga mengancam kepala
daerah yang tidak mengikuti ketentuan.
196
