Page 220 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 220
Judul Ini 3 Landasan Anies Tetapkan UMP DKI Tahun 2022 Rp4.641.854
Nama Media sindonews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://metro.sindonews.com/read/640351/171/ini-3-landasan-anies-
tetapkan-ump-dki-tahun-2022-rp4641854-1640596375
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-27 16:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta menyatakan ada tiga landasan yang
membuat Gubernur DKI Anies Baswedan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun
2022 sebesar Rp4.641.854. Meski diakui jika revisi UMP Jakarta 2022 tak mengacu PP Nomor
36/2021 tentang Pengupahan.
INI 3 LANDASAN ANIES TETAPKAN UMP DKI TAHUN 2022 RP4.641.854
JAKARTA - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta menyatakan ada tiga
landasan yang membuat Gubernur DKI Anies Baswedan menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) DKI tahun 2022 sebesar Rp4.641.854. Meski diakui jika revisi UMP Jakarta 2022 tak
mengacu PP Nomor 36/2021 tentang Pengupahan.
Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, ada tiga landasan yang digunakan
dalam menetapkan Kepgub Nomor 1517/2021 tentang UMP 2022 yang ditandatangani Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan pada 16 Desember 2021.
Tiga landasan itu diantaranya, UU No 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, UU
Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, dan UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi
Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.
Andri menambahkan ada beberapa pertimbangan lain. "Berdasarkan pertimbangan, proyeksi dari
BI, tanggapan Bappenas, lalu angka yang dikeluarkan dari BPS. Rilis BPS data nasional
menyebutkan 5,1% pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan itu selama ini yang dipakai," kata
Andri di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (27/12/2021).
Andri menuturkan, pertimbangan itu berbeda jika dibandingkan dengan yang digunakan dalam
Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 1395. Dalam SK UMP yang belum direvisi itu, Anies
menggunakan PP 36/2021 yang menjadi acuan.
219
