Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

IRONI KENAIKAN UMP JAKARTA, ANIES LANGGAR PP PENGUPAHAN TAPI BAKAL
SANKSI PENGUSAHA PELANGGAR ATURANNYA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkukuh tidak akan menarik revisi kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen. Dengan
kenaikan 5,1 persen, UMP Jakarta 2022 ditetapkan Rp 4.641.854.

Ketetapan revisi kenaikan UMP sudah dia teken pada 16 Desember 2021 dan mulai tersebar
pada 27 Desember 2021, setelah Komisi B DPRD DKI Jakarta memaksa meminta keputusan
gubernur terkait revisi UMP tersebut kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan
Energi DKI Jakarta Andri Yansyah.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 itu menetapkan kenaikan UMP Jakarta
tahun 2022 sebesar 5,1 persen.

Dalam keputusan itu, Anies mengancam akan memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-
undangan kepada para pengusaha yang tidak menaikkan UMP sesuai keputusannya.

Kebijakan Anies terkait revisi UMP Jakarta 2022 tersebut ditentang oleh pemerintah pusat, dalam
hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Andri Yansyah menyebutkan, Pemprov DKI mendapatkan surat balasan dari Kemenaker yang
berisi peringatan tidak membelot dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sebagai informasi, Anies mulanya menyurati Kemenaker pada 22 November 2021, meminta
formula penghitungan UMP Jakarta ditinjau ulang, lalu Anies mengeluarkan keputusan gubernur
soal revisi kenaikan UMP pada 16 Desember 2021 sebelum menerima surat balasan dari
Kemenaker.
"Keluar surat jawaban dari Kemenaker tanggal 18 Desember, intinya tetap bahwa penetapan
upah minimum mengacu pada PP 36," kata Andri.

Pemprov DKI Jakarta, kata Andri, tak menanggapi surat balasan Kemenaker karena sudah
telanjur merevisi kenaikan UMP menjadi 5,1 persen.

Andri mengatakan, kenaikan UMP 5,1 persen tidak mungkin diubah kembali.
"Tidak ada kemungkinan direvisi lagi," ujar dia.

Dalam Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021, Anies sama sekali tidak menggunakan PP
Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar hukum penetapan upah.

Dasar hukum yang digunakan Anies adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia.
Dasar hukum kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dasar hukum ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Keputusan Gubernur Anies tidak sesuai ketentuan PP 36 Tahun 2021 ini diakui oleh Wakil
Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pekan lalu.

27