Page 27 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 27

Judul               Ironi Kenaikan UMP Jakarta, Anies Langgar PP Pengupahan tapi Bakal
                                    Sanksi Pengusaha Pelanggar Aturannya
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/28/07074471/ironi-
                                    kenaikan-ump-jakarta-anies-langgar-pp-pengupahan-tapi-bakal-sanksi
                Jurnalis            Singgih Wiryono
                Tanggal             2021-12-28 07:07:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral  -  Andri  Yansyah  (Kepala  Dinas  Tenaga Kerja,  Transmigrasi,  dan  Energi  DKI  Jakarta)
              Keluar surat jawaban dari Kemenaker tanggal 18 Desember, intinya tetap bahwa penetapan
              upah minimum mengacu pada PP 36

              negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
              Tidak ada kemungkinan direvisi lagi
              positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Jadi ini semua untuk memberi rasa
              keadilan. Memang ini (revisi kenaikan UMP) belum sesuai dengan PP 36

              neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta) Kami
              akan melakukan komunikasi kepada Kemenaker juga kepada Kemendagri (terkait penerapan
              sanksi)

              negative - Pandapotan Sinaga (Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta) Kenapa tidak dinaikan
              ketika ditetapkan pertama kali?

              neutral - Pandapotan Sinaga (Gubernur Dki JakartaSekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta) Buruh
              jangan dimainkan, jangan berpolitik terhadap buruh
              neutral  -  Pandapotan  Sinaga  (Sekretaris  Komisi  B  DPRD  DKI  Jakarta)  Kalau  mau  pencitraan
              bapak  bangun  citra  yang  bagus,  bukan  seperti  ini,  jangan  memanfaatkan  buruhlah,  kasihan
              buruh



              Ringkasan
              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  berkukuh  tidak  akan  menarik  revisi  kenaikan  upah
              minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen. Dengan
              kenaikan 5,1 persen, UMP Jakarta 2022 ditetapkan Rp 4.641.854.


                                                           26
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32