Page 29 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

Namun, keputusan tersebut, kata Riza, diambil untuk memenuhi rasa keadilan bagi para buruh
karena kenaikan upah sebelum direvisi tak sepadan dengan tingkat inflasi.
"Jadi ini semua untuk memberi rasa keadilan. Memang ini (revisi kenaikan UMP) belum sesuai
dengan PP 36," kata Riza, Selasa (21/12/2021).

Riza mengatakan, Pemprov DKI membuat formula baru untuk menyesuaikan revisi UMP DKI
Jakarta agar rasa keadilan bisa tercapai.

Dalam keputusan gubernur yang ditekennya, Anies menyatakan, perusahaan yang tidak
menaikkan UMP 5,1 persen atau membayar upah lebih rendah dari UMP akan dikenai sanksi
sesuai peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan penetapan UMP yang tak menunggu balasan pemerintah pusat, penerapan
ancaman sanksi tersebut akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
Andri Yansyah mengatakan, koordinasi dilakukan untuk memberikan pemahaman yang sama
terkait dengan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen itu.

"Kami akan melakukan komunikasi kepada Kemenaker juga kepada Kemendagri (terkait
penerapan sanksi)," tutur Andri.

Selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov DKI juga berencana membicarakan
penerapan aturan tersebut dengan para pengusaha.

Tujuannya agar ke depan tidak ada pengusaha yang mendapat sanksi karena tidak menerapkan
kenaikan UMP 5,1 persen.

Keputusan Anies terkait kenaikan UMP ini dinilai kental nuansa politik. Sebab, Anies
mengeluarkan keputusan dua kali dalam waktu yang berdekatan.

Anies mulanya memutuskan UMP DKI hanya meningkat sebesar 0,8 persen pada 21 November
2021. Belum sebulan, tepatnya 16 Desember 2021, Anies mengumumkan UMP Jakarta 2022
direvisi menjadi 5,1 persen.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mempertanyakan hal tersebut kepada
Andri Yansyah.

"Kenapa tidak dinaikan ketika ditetapkan pertama kali?" tanya Pandapotan.

Pandapotan menilai, Anies memutuskan merevisi UMP setelah didesak oleh buruh yang berdemo
di depan Balai Kota usai penetapan UMP sebesar 0,8 persen.

Pandapotan bertutur, keputusan tersebut seperti mempermainkan buruh sebagai alat politik
Anies di masa depan.

"Buruh jangan dimainkan, jangan berpolitik terhadap buruh," ujar dia.

Politikus PDI-P ini kemudian meminta Anies membuat ajang pencitraan yang lebih baik
ketimbang menggunakan buruh sebagai mesin suaranya di masa depan.

"Kalau mau pencitraan bapak bangun citra yang bagus, bukan seperti ini, jangan memanfaatkan
buruhlah, kasihan buruh," kata Pandapotan.

Adapun bunyi keputusan gubernur yang diteken Anies yakni sebagai berikut: KESATU:
Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

28