Page 73 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 73
Energi (Disnakertrans) terbuka menyampaikan kajian atau dasar direvisinya kenaikan UMP DKI
Jakarta 2022 dari 0,8 persen jadi 5,1 persen.
Pras, sapaan akrabnya, mengatakan, penjelasan Disnakertrans perlu karena mengingat merujuk
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan rata-
rata kenaikan UMP hanya sebesar 1,09 persen.
"Jadi, saya minta Pak Andri Yansyah (kepala Disnakertrans) berikan penjelasan sejelas-jelasnya
kepada kami, yang rasional terkait kenaikan UMP ini," kata Pras, dalam rapat kerja di gedung
DPRD DKI, Senin, 27 Desember 2021.
Dia bilang demikian karena masih banyak pengusaha yang belum stabil keuangannya atau
sedang berjuang pemulihan pasca pandemi COVId-19.
Ia mencontohkan imbasnya masih dirasakan ke pedagang warteg atau usaha kecil lainnya.
"Karena efeknya ini sampai ke pedagang warteg dan usaha-usaha kecil. Saya kasian kepada
buruh juga, tapi sekarang kita juga harus sadar, kita baru menghadapi pandemi yang sangat
luar biasa. Nah, kita harus berikan yang rasional. Saya minta dasarnya apa saja," jelas Pras yang
juga Ketua DPRD DKI.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD DKI dari PDIP, Pandapotan Sinaga. Ia
meminta Disnakertrans secara gamblang memaparkan formula perhitungan dan acuan peraturan
apa saja yang dipakai untuk membuat kebijakan tersebut.
"Kami tegaskan bahwa kami tidak pernah menghalangi kenaikan upah buruh, yang kami
pertanyakan prosesnya. Harus jelas aturan mainnya, prosesnya untuk menentukan upah
minimum," tuturnya.
72
