Page 76 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 76

Judul               Anies Baswedan Naikkan UMP DKI 5,1 Persen, Orang PDIP: Beri yang
                                    Rasional
                Nama Media          rctiplus.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1845397/anies-
                                    baswedan-naikkan-ump-dki-51-persen-orang-pdip-beri-yang-rasional
                Jurnalis            Ekonomi
                Tanggal             2021-12-27 22:50:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI memprotes kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang
              menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 di Ibu Kota Jakarta sebesar Rp4.641.854
              per bulan atau naik 5,1 persen.



              ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP DKI 5,1 PERSEN, ORANG PDIP: BERI YANG
              RASIONAL

              Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI memprotes kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang
              menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 di Ibu Kota Jakarta sebesar Rp4.641.854
              per bulan atau naik 5,1 persen.

              PDIP meminta kajian dari Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI. Koordinator Fraksi PDIP di
              Komisi B DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan
              Energi (Disnakertrans) terbuka menyampaikan kajian atau dasar direvisinya kenaikan UMP DKI
              Jakarta 2022 dari 0,8 persen jadi 5,1 persen.

              Pras, sapaan akrabnya, mengatakan, penjelasan Disnakertrans perlu karena mengingat merujuk
              Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan rata-
              rata kenaikan UMP hanya sebesar 1,09 persen.

              Jadi, saya minta Pak Andri Yansyah (kepala Disnakertrans) berikan penjelasan sejelas-jelasnya
              kepada kami, yang rasional terkait kenaikan UMP ini, kata Pras, dalam rapat kerja di gedung
              DPRD DKI, Senin, 27 Desember 2021.

              Dia  bilang  demikian  karena  masih  banyak  pengusaha  yang  belum  stabil  keuangannya  atau
              sedang berjuang pemulihan pasca pandemi COVId-19.

              Ia mencontohkan imbasnya masih dirasakan ke pedagang warteg atau usaha kecil lainnya.



                                                           75
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81