Page 79 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP 5,1 PERSEN, PDIP MENCAK-MENCAK: YANG
RASIONAL.
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI memprotes kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang
menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 di Ibu Kota Jakarta sebesar Rp4.641.854
per bulan atau naik 5,1 persen. PDIP meminta kajian dari Pemerintah Provinsi atau Pemprov
DKI.

Koordinator Fraksi PDIP di Komisi B DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) terbuka menyampaikan kajian atau dasar
direvisinya kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 dari 0,8 persen jadi 5,1 persen. Pras, sapaan
akrabnya, mengatakan, penjelasan Disnakertrans perlu karena mengingat merujuk Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan rata-rata kenaikan
UMP hanya sebesar 1,09 persen.

"Jadi, saya minta Pak Andri Yansyah (kepala Disnakertrans) berikan penjelasan sejelas-jelasnya
kepada kami, yang rasional terkait kenaikan UMP ini," kata Pras, dalam rapat kerja di gedung
DPRD DKI, Senin (27/12/2021).

Dia bilang demikian karena masih banyak pengusaha yang belum stabil keuangannya atau
sedang berjuang pemulihan pascapandemi Covid-19. Ia mencontohkan, imbasnya masih
dirasakan ke pedagang warteg atau usaha kecil lainnya.

"Karena efeknya ini sampai ke pedagang warteg dan usaha-usaha kecil. Saya kasian kepada
buruh juga, tapi sekarang kita juga harus sadar, kita baru menghadapi pandemi yang sangat
luar biasa. Nah, kita harus berikan yang rasional. Saya minta dasarnya apa saja," jelas Pras yang
juga Ketua DPRD DKI.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD DKI dari PDIP, Pandapotan Sinaga. Ia
meminta Disnakertrans secara gamblang memaparkan formula perhitungan dan acuan peraturan
apa saja yang dipakai untuk membuat kebijakan tersebut.

"Kami tegaskan bahwa kami tidak pernah menghalangi kenaikan upah buruh, yang kami
pertanyakan prosesnya. Harus jelas aturan mainnya, prosesnya untuk menentukan upah
minimum," tuturnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, penetapan
UMP tahun 2022 sudah dibahas Dewan Pengupahan, serta melibatkan unsur pemerintah, serikat
pekerja, dan juga pengusaha.

"Meskipun saat pembahasan dengan Dewan Pengupahan tidak ada kesepakatan, Pak Gubernur
harus menetapkan. Sepakat atau tidak sepakat karena masing-masing unsur itu mempunyai
usulan," ujarnya.

Selain itu, Andri juga menjelaskan bahwa angka tersebut telah mengacu pada proyeksi Bank
Indonesia terkait pertumbuhan ekonomi, Institute For Development of Economics and Finance
(Indef), dan kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

78