Page 83 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 83
besaran gaji paling besar senilai 1,15 (satu koma satu lima) kali Upah Minimum Provinsi dan
tidak dibatasi oleh masa kerja
positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta) Tapi kami
memberikan, jadi gini, Pemprov DKI Jakarta harus berpihak di semua pihak. Terkait pandemi
Covid-19, Pemprov DKI harus bisa menjamin pekerjanya yang kebetulan sektornya tumbuh. Kan
begitu. Tapi kami juga harus menyelamatkan terhadap perusahaan yang sektornya tidak
mengalami pertumbuhan
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta) Nah di SK tersebut
ada ruang tuh, bagi pengusaha-pengusaha yang memang tidak tumbuh akan di bahas lagi di
dewan pengupah. Dia akan menggunakan upah seperti apa
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta) Iya (akan ada
diskusi lagi), seperti tahun kemarin
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta) Tidak ada
kemungkinan direvisi lagi
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi
Andri Yansyah disindir anggota DPRD DKI lantaran kebijakan UMP DKI Jakarta 2022 naik jadi
5,1 persen. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyindir Anies Baswedan
sebagai calon presiden (Capres) dan Andri Yansyah sebagai calon Menteri Tenaga Kerja .
ANIES DAN ANAK BUAHNYA DISINDIR DPRD GARA-GARA UMP NAIK: YANG
TERHORMAT CALON MENAKER DAN PRESIDEN
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi
Andri Yansyah disindir anggota DPRD DKI lantaran kebijakan UMP DKI Jakarta 2022 naik jadi
5,1 persen.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyindir Anies Baswedan sebagai
calon presiden (Capres) dan Andri Yansyah sebagai calon Menteri Tenaga Kerja .
"Yang terhormat calon Menteri Tenaga Kerja (Andri Yansyah) dari calon presiden (Anies), ya kita
jokes dikit lah. Kita ringan-ringan saja. Masih calon, jadi bapak belum tentu terpilih (jadi
Menaker)," ucapnya kepada Andri dalam rapat Komisi B DPRD DKI, Senin (27/12/2021).
Politisi senior PDIP ini menilai, keputusan Anies menaikkan UMP 2022 sebesar 5,1 persen atau
Rp 225.667 tidak sesui prosedur.
Pasalnya, kebijakan itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
Dalam aturan itu, UMP DKI 2022 seharusnya hanya naik 0,85 persen atau Rp 37.749.
"Kita lihat bahwa di sini ada prosedur yang salah, maka kemudian produknya juga salah, kita
tidak ingin DKI jadi rusak begitu," ujarnya.
Gilbert juga mempertanyakan pernyataan Anies yang acap kali menyebut keputusan merevisi
kenaikan UMP dilakukan guna memberikan keadilan bagi para buruh .
82
