Page 88 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 88
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mempertanyakan formulasi penghitungan nilai
upah minimum provinsi ( UMP ) ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Mahfud MD sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
DKI SEMPAT PERTANYAKAN UMP KE MAHFUD, KLAIM LIBATKAN PENGUSAHA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mempertanyakan formulasi penghitungan nilai
upah minimum provinsi ( UMP ) ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Mahfud MD sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans)
Andri Yansah dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12). Menurutnya,
Anies menilai formulasi hitung-hitungan menggunakan PP tersebut tidak adil.
Andri mulanya menjelaskan, dari hasil hitung-hitungan berdasarkan formulasi PP 36/2021
ditemukan bahwa UMP 2022 hanya naik 0,85 persen.
"Ini terus terang saja memang menjadi banyak pertanyaan juga, kenapa di 2021 yang
diputuskan di 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi yang sedang menantang kita kenaikan 3,3
persen," ujar Andri.
Sementara, tahun ini, yang disebut pertumbuhan ekonomi sudah membaik, kenaikan UMP malah
hanya 0,85 persen. Menurut dia, hal ini justru menimbulkan pertanyaan.
Kemudian, pihak Pemerintah Provinsi DKI mengirimkan surat ke Kementerian Tenaga Kerja
untuk mempertanyakan hal tersebut. Pertanyaan serupa juga dilontarkan kepada Mahfud.
Menurut Andri, saat itu Anies mempertanyakan hal tersebut, lantaran Mahfud memimpin rapat
mengenai sosialisasi terkait masalah penetapan UMP.
"Pak Gubernur mempertanyakan, 'Pak ini kalau seperti ini disamaratakan ini agak repot. Dalam
arti kata, memang betul ada pandemi covid, banyak sektor yang terpengaruh, tapi faktanya ada
sektor yang tumbuh,' berkaitan hal tersebut, Pak Gubernur melayangkan surat," ujarnya.
"Kita juga melakukan komunikasi-komunikasi, baik itu informal maupun formal. Saya juga
komunikasi dengan ketua Kadin, Apindo, bagaimana nih terkait surat Pak Gubernur, kaji ulang
terkait formulasi," kata Andri menambahkan.
Pemprov DKI Jakarta membantah bahwa revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang naik jadi 5,1 persen
tidak dibahas bersama pengusaha. Sebelum merevisi UMP, Pemprov DKI sudah membahas
dengan pihak-pihak terkait.
Andri mengatakan, pihaknya sudah berbicara dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),
Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta serikat pekerja sebelum merevisi UMP 2022.
"Kami juga sudah bicara langsung dengan Apindo, Kadin. Bagaimana nih, tolong jawabannya,
karena kita lagi menunggu nih, termasuk juga dari serikat pekerja," kata Andri.
Menurut Andri, pihaknya juga meminta pendapat dari Badan Perencanaan dan Pembangunan
Nasional (Bappenas), mengkaji rilis Badan Pusat Statistik (BPS), meminta kajian dari Bank
Indonesia, hingga meminta kajian dari Indef.
87
