Page 89 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 89
"Jadi begitu, atas dasar itu, kami merevisi SK Gub dengan melakukan revisi UMP dengan
menggunakan data BPS, 5,1 persen," ujarnya.
Ia juga membantah bahwa keputusan merevisi UMP 2022 itu merupakan keputusan sepihak. Ia
menekankan pihaknya sudah menyampaikan hal itu dalam forum Dewan Pengupahan Jakarta.
Kendati begitu, menurut Andri, dalam forum tersebut, Apindo dan Kadin tetap tidak setuju
Gubernur Anies Baswedan merevisi UMP 2022. Andri mengatakan, dalam forum tersebut, Apindo
dan Kadin tetap mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Menurut dia, selama ini Dewan Pengupahan juga tidak pernah sepakat dalam memutuskan
kenaikan UMP. Namun, Anies selaku Gubernur harus tetap mengambil keputusan.
"Pak Gubernur sesuai dengan ketentuan harus menetapkan sepakat atau tidak sepakat, angka
yang dirumuskan di Dewan Pengupahan antara pemerintah, asosiasi, dan serikat itu harus
diputuskan," papar Andri.
"Dan selama ini tidak ada kesepakatan, bukan hanya tahun 2022 ini, tahun kemarin 2021 ada
kesepakatan enggak? Tidak. Artinya kami tetap melibatkan Dewan Pengupahan, tetapi,
kesepakatan untuk tidak sepakat dalam setiap kali Dewan Pengupahan itu tetap dilaksanakan,"
jelasnya.
Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021
tentang UMP 2022. Dengan begitu, UMP DKI 2022 resmi naik 5,1 persen menjadi Rp4.641.854
per bulan pada tahun depan.
"Menetapkan UMP 2022 di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.641.854 per bulan," tulis putusan
kesatu aturan yang ditetapkan pada 16 Desember 2021 seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin
(27/12).
Anies menyatakan ketentuan besaran upah tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022. Upah bisa
digunakan bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.
Sebelumnya, Anies sudah sempat menetapkan besaran UMP 2022 naik Rp37.749 atau 0,85
persen menjadi Rp4.453.935 per bulan. Namun kini udah diubah menjadi Rp4.641.854 per bulan
sesuai aturan yang baru diterbitkan.
88
