Page 84 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

Menurutnya, keputusan Anies ini justru memberatkan para pengusaha kecil atau UMKM di ibu
kota.
"Jadi kalau kita bicara keadilan, memang keadilan siapa yang punya?" tuturnya.

Politisi yang juga seorang epidemiolog ini pun menyebut, keputusan Anies menaikkan UMP
menjadi sekitar Rp4,6 juta ini sangat membebani keuangan daerah.

Sebab, kurang lebih ada 120.000 penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) Pemprov DKI yang
gajinya juga harus disesuaikan dengan kenaikan UMP 5,1 persen.
"Bebannya di APBD kalau dinaikan, (ada penambahan) sekitar Rp320 miliar sampai Rp350 miliar
per tahun," kata Gilbert.

Anies disebut cari sensasi Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB-PPP Sutikno
mengkritisi kebijakan Gubernur Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI
Jakarta 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen.

Ia mewanti-wanti Anies agar tidak mencampuradukan suatu kebijakan dengan kepentingan
politik menuju Pilpres 2024 dengan alasan demi keadilan bagi buruh.

"Jangan sampai faktor keadilan karena ending-nya masih ranah politik, cari sensasi, popularitas
saja, tujuan tertentu. Kalau ada provinsi lain enggak masalah, tapi ini DKI jangan ada image apa
yang kami sampaikan," ucap Politisi PKB-PPP ini saat rapat di komisi B DPRD DKI, Senin
(27/12/2021).

Menurut Sutikno, seharusnya kenaikan upah buruh ini dikaji bersama dan melibatkan semua
unsur, termasuk pengusaha.

Sebab, para pengusaha sempat menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan UMP DKI 2022
menjadi 5,1 persen lantaran tak sesuai dengan formula pengupahan dari pemerintah pusat, yakni
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sutikno mengkhawatirkan kenaikan ini justru merugikan masyarakat karena berpotensi
mengundang perusahaan mencari pekerja yang profesional.

"Jangan mentang-mentang diangkat gubernur, tapi berikan masukan salah (untuk Kadisnaker
DKI). Nanti dampaknya di gubernur karena di 2024. Mudah-mudahan yang diinginkan jadi
Presiden tercapai," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, lewat Keputusan Gubernur atau Kepgub DKI Jakarta Nomor 1517
Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022, Anies membuktikan perjuangannya
membela buruh .

Keputusan yang telah ditandatangani Anies pada 16 Desember 2021 lalu ini secara resmi
menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667.

"Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta
sebesar Rp4.641.854 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh
empat rupiah) per bulan," isi Kepgub Anies yang dikutip TribunJakarta.com, Senin (27/12/2021).
Adapun besaran UMP Rp 4,6 juta itu diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2022 mendatang, dan
berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu tahun atau lebih.

"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi

83