Page 82 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 82

Judul               Anies dan Anak Buahnya Disindir DPRD Gara-gara UMP Naik: yang
                                    Terhormat Calon Menaker dan Presiden
                Nama Media          tribunnews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/12/27/anies-dan-
                                    anak-buahnya-disindir-dprd-gara-gara-ump-naik-yang-terhormat-calon-
                                    menaker-dan-presiden
                Jurnalis            Wahyu Aji
                Tanggal             2021-12-27 22:15:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif


              Narasumber

              negative  -  Gilbert  Simanjuntak  (Anggota  Komisi B  DPRD  DKI  Jakarta)  Yang  terhormat  calon
              Menteri Tenaga Kerja (Andri Yansyah) dari calon presiden (Anies), ya kita jokes dikit lah. Kita
              ringan-ringan saja. Masih calon, jadi bapak belum tentu terpilih (jadi Menaker)

              negative - Gilbert Simanjuntak (Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta) Kita lihat bahwa di sini ada
              prosedur yang salah, maka kemudian produknya juga salah, kita tidak ingin DKI jadi rusak begitu

              neutral  -  Gilbert  Simanjuntak  (Anggota  Komisi  B  DPRD  DKI  Jakarta)  Jadi  kalau  kita  bicara
              keadilan, memang keadilan siapa yang punya?

              neutral - Gilbert Simanjuntak (Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta) Bebannya di APBD kalau
              dinaikan, (ada penambahan) sekitar Rp320 miliar sampai Rp350 miliar per tahun

              negative  -  Gilbert  Simanjuntak  (Anggota  Komisi  B  DPRD  DKI  Jakarta)  Jangan  sampai  faktor
              keadilan karena ending-nya masih ranah politik, cari sensasi, popularitas saja, tujuan tertentu.
              Kalau ada provinsi lain enggak masalah, tapi ini DKI jangan ada image apa yang kami sampaikan

              neutral  -  Sutikno  (Anggota  Komisi  B  DPRD  DKI  Jakarta)  Jangan  mentang-mentang  diangkat
              gubernur, tapi berikan masukan salah (untuk Kadisnaker DKI). Nanti dampaknya di gubernur
              karena di 2024. Mudah-mudahan yang diinginkan jadi Presiden tercapai

              negative - Kepgub DKI Jakarta (N/A) Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi
              Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebesar Rp4.641.854 (empat juta enam ratus empat puluh satu
              ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan

              positive  -  Kepgub  DKI  Jakarta  (N/A)  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibu  kota  Jakarta
              meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui pemberian Kartu Pekerja Jakarta dengan manfaat
              berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah, biaya personal
              Pendidikan, bagi pekerja/buruh dengan kriteria memiliki Kartu Tanda Penduduk daerah dengan



                                                           81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87