Page 85 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 85
pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih. Pengusaha dilarang membayar upah
lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi," lanjut isi Kepgub tersebut.
Dalam Kepgub tersebut, turut merujuk pada perusahaan yang telah memberikan upah lebih dari
UMP yang baru saja ditetapkan.
Di mana, perusahaan tersebut dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
Nantinya, akan ada sanksi sesuai perundang-undangan apabila perusahaan membayar upah
pekerja lebih rendah dari UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan.
"Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta meningkatkan kesejahteraan pekerja
melalui pemberian Kartu Pekerja Jakarta dengan manfaat berupa bantuan layanan transportasi,
penyediaan pangan dengan harga murah, biaya personal Pendidikan, bagi pekerja/buruh dengan
kriteria memiliki Kartu Tanda Penduduk daerah dengan besaran gaji paling besar senilai 1,15
(satu koma satu lima) kali Upah Minimum Provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja," jelas
Kepgub tersebut.
"Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021
tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan
Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022," lanjut isi Kepgub tersebut.
Ada pengecualian UMP naik 5,1 persen Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta, Andri
Yansyah tawarkan solusi bagi perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan sehingga
kesulitan menerapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022.
Hal ini menyusul resminya kenaikan UMP DKI 2022 menjadi 5,1 persen, yang sudah tertuang
dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum
provinsi tahun 2022.
Keputusan yang telah ditandatangani Anies pada 16 Desember 2021 lalu ini secara resmi
menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667.
Sehingga Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar
Rp4.641.854 per bulan dan mulai berlaku pada 1 Januari 2022 mendatang.
"Tapi kami memberikan, jadi gini, Pemprov DKI Jakarta harus berpihak di semua pihak. Terkait
pandemi Covid-19, Pemprov DKI harus bisa menjamin pekerjanya yang kebetulan sektornya
tumbuh. Kan begitu. Tapi kami juga harus menyelamatkan terhadap perusahaan yang sektornya
tidak mengalami pertumbuhan," katanya di Gedung DPRD DKI, Senin (27/12/2021).
"Nah di SK tersebut ada ruang tuh, bagi pengusaha-pengusaha yang memang tidak tumbuh
akan di bahas lagi di dewan pengupah. Dia akan menggunakan upah seperti apa," tambahnya.
Atas hal ini, anak buah Anies itu memastikan bakal ada diskusi kembali terhadap perusahaan-
perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan.
"Iya (akan ada diskusi lagi), seperti tahun kemarin," ungkapnya.
Tak ada revisi lagi Andri Yansyah memastikan tidak akan ada revisi kembali soal UMP DKI 2022
setelah ditetapkan menjadi 5,1 persen.
Hal ini diungkap anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah menjalani rapat
pembahasan UMP DKI 2022 dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta .
"Tidak ada kemungkinan direvisi lagi," jelasnya.
84
