Page 93 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

POLITISI PDIP SEBUT ANIES BASWEDAN PENCITRAAN, BUNTUT SANG GUBERNUR
NAIKKAN UPAH BURUH
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan hanya pencitraan terkait menaikkan UMP. Di mana kenaikan sebesar 5,1 persen
sehingga menjadi sekitar Rp4,6 juta.

Politisi PDIP tersebut juga sempat marah mengatakan tanggapannya tersebut dalam rapat kerja,
di mana dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Andri
Yansyah. Pandapotan Sinaga menyebut keputusan tersebut mendadak dan sepihak.

"Kalau hanya menaikkan upah buruh itu keadilan, itu keadilan untuk siapa? Kalau ada
perusahaan ngos-ngosan itu keadilan bukan?" ucapnya dalam rapat, Senin (27/12/2021).

Pihaknya beralasan saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum stabil lantaran
dihantam pandemi Covid-19.

Bila kebijakan ini dipaksakan, politisi PDIP ini khawatir banyak perusahaan yang akhirnya kolaps
lantaran tak mampu menutupi biaya operasional, dikutip dari TribunJakarta.com.

Hal ini pun ditakutkan justru menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-
besaran di ibu kota.

Saat Anies Naikkan Upah Lebih Tinggi Diberitakan sebelumnya, UMP tahun 2022 dinaikkan lebih
tinggi dari angka sebelumnya, yakni awalnya 1,09 persen kini naik sebesar 5,1 persen. Hal
tersebut terjadi usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan revisinya.

Sontak keputusan revisi tersebut pun mendapat respons beragam, baik dari kalangan buruh,
pengusaha, hingga Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker).

Diketahui perubahan ini menjadikan UMP 2022 sebesar Rp 4.641.854 atau naik senilai Rp
225.667 dari UMP tahun 2021.

Apresiasi dari Buruh Dikutip dari Kompas.com, hal yang dilakukan Anies tersebut tepat, berani,
dan cerdas.

"Langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta buruh Indonesia dan buruh DKI Jakarta
mengapresiasi," ujar Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.

Anies disebut sebagai sosok cerdas karena mampu mengambil keputusan berdasarkan kalkulasi
hukum dan prediksi dampak ekonomi dalam keputusan kenaikan UMP tersebut.

Menurut Said, KSPI memberikan apresiasi lantaran keputusan yang dibuat Anies cerminan
meletakkan hukum di atas kepentingan politik.
Said melihat, Anies merujuk kepada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan
kekuatan hukum dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja dalam membuat keputusan ini.

Termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang menjadi dasar penentuan kenaikan
UMP dan UMK di seluruh Indonesia yang termasuk inkonstitusional bersyarat.

"Artinya kebijakan PP nomor 36 tahun 2021 tidak dijadikan landasan hukum oleh Gubernur Anies
dengan menetapkan kenaikan minimum 5,1 persen," tutur Said.

92