Page 98 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 98
"Maka kami keluarkan (SK) yang masih sesuai dengan PP (Nomor) 36, sambil kami kirimkan
surat. Itu yang sudah kami lakukan. Kami minta teman-teman bantu untuk membuat ini tuntas,
dan semoga nanti kami akan dapat hasil optimal," kata Anies.
"Kami ingin agar semua yang di Jakarta bisa merasakan kesejahteraan termasuk buruh . Betul?
Kami semua ingin itu, kami pun punya pandangan yang sama," tambahnya.
Atas upaya yang sedang dilakukan Pemprov DKI, Anies meminta para buruh untuk paham dan
sama-sama memperjuangkan kenaikan UMP yang layak serta lebih tinggi dibanding formula
penetapan saat ini.
"Jadi teman-teman kami memahami dan kami saat ini sedang bersama-sama memperjuangkan
agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang," kata Anies.
Penuhi janji Lewat Keputusan Gubernur atau Kepgub DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021
tentang upah minimum provinsi tahun 2022, Anies membuktikan perjuangannya membela
buruh.
Keputusan yang telah ditandatangani Anies pada 16 Desember 2021 lalu ini secara resmi
menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667.
"Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta
sebesar Rp4.641.854 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh
empat rupiah) per bulan," isi Kepgub Anies yang dikutip TribunJakarta.com, Senin (27/12/2021).
Adapun besaran UMP Rp 4,6 juta itu diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2022 mendatang, dan
berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu tahun atau lebih.
"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih. Pengusaha dilarang membayar upah
lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi," lanjut isi Kepgub tersebut.
Dalam Kepgub tersebut, turut merujuk pada perusahaan yang telah memberikan upah lebih dari
UMP yang baru saja ditetapkan. Di mana, perusahaan tersebut dilarang mengurangi atau
menurunkan upah. Nantinya, akan ada sanksi sesuai perundang-undangan apabila perusahaan
membayar upah pekerja lebih rendah dari UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan.
"Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta meningkatkan kesejahteraan pekerja
melalui pemberian Kartu Pekerja Jakarta dengan manfaat berupa bantuan layanan transportasi,
penyediaan pangan dengan harga murah, biaya personal Pendidikan, bagi pekerja/buruh dengan
kriteria memiliki Kartu Tanda Penduduk daerah dengan besaran gaji paling besar senilai 1,15
(satu koma satu lima) kali Upah Minimum Provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja," jelas
Kepgub tersebut.
"Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021
tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan
Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022," lanjut isi Kepgub tersebut.
Ada pengecualian UMP naik 5,1 persen Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta, Andri
Yansyah tawarkan solusi bagi perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan sehingga
kesulitan menerapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022.
97
