Page 101 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

Simanjuntak memanggil Kadisnaker DKI, Andri Yansyah sebagai calon Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker).

UMP DKI NAIK 5,1%, PDIP SINDIR KADISNAKER PAKAI SEBUTAN 'CALON
MENAKER'

Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan
Energi (Disnaker) Provinsi DKI Jakarta terkait penjelasan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP)
yang naik menjadi 5,1%. Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi B DPRD fraksi PDIP, Gilbert
Simanjuntak memanggil Kadisnaker DKI, Andri Yansyah sebagai calon Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker).

"Yang terhormat, calon Menaker dari calon presiden, ya kita jokes dikitlah, kita ringan-ringan
aja, masih calon, jadi Bapak belum tentu terpilih, calon presiden juga belum tentu terpilih," ujar
Gilbert saat rapat di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin
(27/12/2021).

Gilbert mengatakan revisi kenaikan UMP dinilai banyak yang irasional. Menurutnya prosedur yang
digunakan salah, sehingga produknya pun akan salah.

"Kalau kita lihat, banyak yang irasional, tidak masuk akal. Contohnya, dewan pengupahan saya
baca di sini seakan-akan mereka disudutkan, dewan pengupahan kan hanya beri masukan,
decision maker siapa? Kalau dikatakan ini Pak Andri yang memutuskan, tidak masuk akal juga,"
ujarnya.

"Kita lihat bahwa di sini ada prosedur yang salah, makanya kemudian produknya juga salah, kita
tidak ingin DKI jadi rusak begitu," sambungnya.
Gilbert mengatakan jika menjadi pejabat harus selalu siap untuk menerima kritikan dan saran
dari berbagai pihak, karena kritik yang diberikan demi kebaikan bersama.

"Kalau kita kritik bukan untuk jatuhkan, terimalah kritik sebagai audit, kalau kita bayar auditor
mahal. Kalau terima kritik hanya panas telinga jangan jadi pejabat dong," ujarnya.

Lebih lanjut, Gilbert mengatakan sebelum Gubernur DKI Jakarta membuat keputusan,
seharusnya Kadisnaker memberikan masukannya terlebih dahulu.

"Calon Menaker mesti beri masukan yang benar kepada Calon Presiden, karena gimana mau
urus negara, SK Gubernur yang baru keluar 5,1% saja justru jadi masalah," ujarnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Keputusan
Gubernur (Kepgub) nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022. Kepgub ini diteken Anies
16 Desember 2021.

Dalam Kepgub tersebut UMP DKI 2022 resmi menjadi Rp 4.641.854, yakni mengalami kenaikan
5,1 persen dari 0,8 persen.

"Menetapkan Upah Minimum tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp
4.641.854 per bulan," demikian isi Kepgub Anies.

100