Page 97 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

begitu. Tapi kami juga harus menyelamatkan terhadap perusahaan yang sektornya tidak
mengalami pertumbuhan
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta) Nah di SK tersebut
ada ruang tuh, bagi pengusaha-pengusaha yang memang tidak tumbuh akan di bahas lagi di
dewan pengupah. Dia akan menggunakan upah seperti apa

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta) Iya (akan ada
diskusi lagi), seperti tahun kemarin

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta) Tidak ada
kemungkinan direvisi lagi

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menerbitkan surat keputusan terkait Upah Minimum
Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen. Keputusan itu diambil lewat langkah panjang
perjuangan buruh melakukan aksi di Balai Kota .

BERAWAL DUDUK TEMUI MASSA DEMO BALAI KOTA, GUBERNUR ANIES TAK
INGKAR JANJI PERJUANGKAN NASIB BURUH

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menerbitkan surat keputusan terkait Upah Minimum
Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen. Keputusan itu diambil lewat langkah panjang
perjuangan buruh melakukan aksi di Balai Kota .

Bahkan Anies bertemu massa buruh, dan mendengar sendiri apa keluhan mereka, Senin
(29/11/2021). Sambil duduk bersila Anies mengatakan, dirinya sepakat dengan para buruh,
bahwa kenaikan UMP DKI 2022 terlalu kecil.

Anies Baswedan mengaku terpaksa meneken Surat Keputusan tentang UMP DKI 2022 pada 20
November 2021. Berdasarkan SK itu, UMP DKI 2022 ditetapkan hanya sebesar Rp 4.453.935
atau naik hanya Rp 37.749 atau 0,85 persen dibandingkan tahun ini.

Nominal itu sudah dapat diprediksi sebelum SK ditetapkan, berdasarkan perhitungan yang sudah
baku dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

"Perlu saya sampaikan, tanggal 20 (SK) harus dikeluarkan, kenapa? Karena ketentuan
mengharuskan harus keluar keputusan gubernur sebelum tanggal 20. Bila tidak mengeluarkan,
maka jadi melanggar," kata Anies di hadapan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) DKI Jakarta yang berunjuk rasa di Balai Kota, Senin (29/11/2021).
Pada 22 November 2021, Anies melayangkan surat kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk
meminta agar formula perhitungan UMP diubah. Anies beranggapan, Jakarta berbeda dengan
provinsi lain.

Di provinsi lain, setelah UMP ditetapkan, setiap kota dan kabupaten masih dapat menentukan
upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Di sisi lain, formula pengupahan yang baku dari pemerintah pusat mengabaikan fakta bahwa
ada sejumlah sektor industri yang bertumbuh setahun belakangan.

96