Page 95 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 95

Judul               Sah! UMP Jakarta Naik 5,1 Persen, Pengusaha Melanggar Bakal Kena
                                    Sanksi
                Nama Media          indonesiainside.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://indonesiainside.id/ekonomi/2021/12/27/sah-ump-jakarta-naik-
                                    51-persen-pengusaha-melanggar-bakal-kena-sanksi
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-27 21:29:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor
              1517 Tahun 2021 terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan. UMP Jakarta secara resmi
              naik 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan tahun depan.



              SAH! UMP JAKARTA NAIK 5,1 PERSEN, PENGUSAHA MELANGGAR BAKAL KENA
              SANKSI

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor
              1517 Tahun 2021 terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan. UMP Jakarta secara resmi
              naik 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan tahun depan.

              "Menetapkan UMP 2022 di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.641.854 per bulan," bunyi putusan
              yang ditetapkan pada 16 Desember 2021 dikutip Indonesia Inside, Senin (27/12).

              Putusan UMP ini ditujukan bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari
              satu tahun dan mulai berlaku awal Januari 2022. Sedangkan besaran upah untuk pekerja dengan
              memiliki masa kerja lebih dari satu tahun menggunakan ketentuan struktur dan skala upah.
              Bagi  pengusaha  yang  telah  memberikan  upah  lebih  tinggi  dari  besaran  UMP  2022  dilarang
              mengurangi atau menurunkan pemberian upah kepada pekerja. Pengusaha wajib menyusun dan
              menerapkan  ketentuan  tersebut  dengan  memperhatikan  kemampuan  dan  produktivitas
              perusahaan. Sementara itu bagi pengusaha yang melanggar ketentuan ini bakal disanksi sesuai
              ketentuan perundang-undangan.

              "Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi
              DKI Jakarta," bunyi putusan itu di butir ketujuh. Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan sempat
              menetapkan besaran UMP 2022 naik Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan.
              Namun kini resmi berubah menjadi Rp4.641.854 per bulan.(Nto).



                                                           94
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100