Page 96 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 96
Judul Berawal Duduk Temui Massa Demo Balai Kota, Gubernur Anies Tak
Ingkar Janji Perjuangkan Nasib Buruh
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/12/27/berawal-duduk-
temui-massa-demo-balai-kota-gubernur-anies-tak-ingkar-janji-
perjuangkan-nasib-buruh
Jurnalis Wahyu Aji
Tanggal 2021-12-27 21:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Perlu saya sampaikan, tanggal 20 (SK) harus
dikeluarkan, kenapa? Karena ketentuan mengharuskan harus keluar keputusan gubernur
sebelum tanggal 20. Bila tidak mengeluarkan, maka jadi melanggar
positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Maka kami keluarkan (SK) yang masih sesuai
dengan PP (Nomor) 36, sambil kami kirimkan surat. Itu yang sudah kami lakukan. Kami minta
teman-teman bantu untuk membuat ini tuntas, dan semoga nanti kami akan dapat hasil optimal
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami ingin agar semua yang di Jakarta bisa
merasakan kesejahteraan termasuk buruh. Betul? Kami semua ingin itu, kami pun punya
pandangan yang sama
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Jadi teman-teman kami memahami dan kami
saat ini sedang bersama-sama memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada
formula yang ada sekarang
negative - Kepgub DKI Jakarta (N/A) Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi
Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebesar Rp4.641.854 (empat juta enam ratus empat puluh satu
ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan
positive - Kepgub DKI Jakarta (N/A) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta
meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui pemberian Kartu Pekerja Jakarta dengan manfaat
berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah, biaya personal
Pendidikan, bagi pekerja/buruh dengan kriteria memiliki Kartu Tanda Penduduk daerah dengan
besaran gaji paling besar senilai 1,15 (satu koma satu lima) kali Upah Minimum Provinsi dan
tidak dibatasi oleh masa kerja
positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta) Tapi kami
memberikan, jadi gini, Pemprov DKI Jakarta harus berpihak di semua pihak. Terkait pandemi
Covid-19, Pemprov DKI harus bisa menjamin pekerjanya yang kebetulan sektornya tumbuh. Kan
95
