Page 94 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 94
Said juga mengatakan, kenaikan UMP sebesar 5,1 persen justru akan menguntungkan para
pengusaha.
Pasalnya, daya beli akan meningkat dan perputaran ekonomi akan semakin cepat sehingga
pertumbuhan ekonomi akan semakin terasa.
"Justru kenaikan UMP di DKI Jakarta yang baru-baru ini direvisi Gubernur Anies justru
menguntungkan pengusaha, kenapa? karena akan terjadi (peningkatan) daya beli," kata Said.
Pegusaha Rencana Menggugat Sebaliknya para pengusaha merasa keberatan dengan keputusan
yang dilakukan oleh Anies.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan akan menempuh jalur hukum dengan
menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Kepgub terkait kenaikan UMP 5,1
persen di 2022 tetap terbit.
Namun di sisi lain Apindo akan melakukan pendekatan dengan Pemprov DKI untuk kembali
mendiskusikan kebijakan UMP, dikutip dari Tribunnews .
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman berharap Anies tidak
menerbitkan Kepgub yang menetapkan kenaikan UMP 5,1% sebab malah akan membuat
kegaduhan di dunia usaha yang tengah terdampak pandemi.
Tentu hal tersebut sangat disayangkan oleh Apindo.
"Kami sangat menyayangkan sekali atas kebijakan tersebut," ujarnya.
Nurjaman menyatakan, pihaknya menolak keras keputusan kenaikan UMP sebesar 5,1% karena
selain memberatkan pelaku usaha, tetapi juga menyalahi aturan.
Apindo menilai hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021, yang menyebut bahwa seluruh pemerintah provinsi di Indonesia harus menetapkan UMP
sebelum 21 November 2021.
Pemerintah Menyayangkan Senada dengan para pengusaha, Pemerintah Indonesia dalam hal ini
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyayangkan atas keputusan Anies Baswedan .
Hal tersebut menurut Kemnaker tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikutip dari
Kompas.com.
Bahkan diketahui Kemnaker akan lakukan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) untuk menindaklanjuti keputusan kepala daerah yang menetapkan UMP tidak
sesuai dengan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menegaskan, kenaikan UMP pada 2022
mesti sesuai dengan formula baru dalam PP 36/2021.
PP 36/2021 tentang Pengupahan itu merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.
Diketahui berdasarkan penghitungan dengan PP 36/2021, Kemnaker menetapkan rata-rata
kenaikan UMP sebesar 1,09 persen.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci )
(Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Tsarina Maharani).
93
