Page 91 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 91
"Tidak ada sepihak, penetapan ini didasarkan pembicaraan di dewan pengupahan yg dihadiri
oleh unsur pemerintah, serikat, dan pengusaha," ujar Andri dalam rapat kerja bersama Komisi B
DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/12/2021).
Andri juga menegaskan bahwa kenaikan UMP yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, sudah berdasarkan ketentuan yang ada antara dewan pengupahan dan pemerintah.
"Karena pak Gub sesuai dengan ketentuan harus menetapkan sepakat atau tidak sepakat, angka
yang dirumuskan di Dewan Pengupahan antara pemerintah, asosiasi, dan serikat," kata Andri.
Sementara itu, dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) 1517 Tahun 2021 tentang Upah
Minimum Provinsi 2022 menyampaikan bahwa keputusan itu sebagai upaya untuk mencapai
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
"Upah Minimum Provinsi tahun 2022 sebagaimana dimaksud mulai berlaku terhitung sejak
tanggal 1 Januari 2022 dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu
tahun," bunyi Kepgub yang dikutip Kantor Berita Moeslimchoice.com hari ini.
Tak hanya itu. Dalam Kepgub tersebut juga tertulis bahwa perusahaan yang melanggar akan
diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan merevisi kenaikan UMP
2022 dari 0.8% menjadi 5.1%.
Hal tersebut dilakukan atas dasar perekonomian di Jakarta yang mulai membaik meski sedang
terdampak pandemi COVID-19.[ros].
90
